Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dampak positif pada kinerja keuangan daerah ini baik dari sumber APBN maupun APBD.
"Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan di Kaltim sampai dengan Juni 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 81,54 persen pagu belanja pada kementerian/ lembaga (K/L)," kata Kepala Kanwil DJPb Kaltim M Syaibani di Samarinda, Kamis.
Jika dilihat secara nilai, maka alokasi APBN untuk pembangunan di IKN mencapai Rp42,54 triliun yang tersebar pada sejumlah K/L, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan alokasi paling tinggi hingga mencapai 99,35 persen.
Kemudian untuk Kementerian Perhubungan mendapat kepercayaan mengelola anggaran 0,43 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tercatat 0,19 persen, dan untuk instansi vertikal Polri 0,04 persen dari total anggaran IKN yang mencapai Rp42,54 triliun tersebut.
Syaibani melanjutkan, untuk realisasi belanja K/L sampai dengan akhir Juni 2024 mencapai Rp12,8 triliun atau 24,50 persen dari pagu Rp52,25 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 95,72 persen ketimbang tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN, sementara belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan, termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial pun mengalami pertumbuhan realisasi," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun, atau sudah tercapai 98,28 persen dari target, tumbuh signifikan sebesar 67,65 persen ketimbang tahun sebelumnya.
"Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP, meliputi PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU), terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan," ujar Syaibani.
