Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur memperkuat koordinasi antar-kabupaten/kota dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kaltim, khususnya dalam menghadapi dampak sosial sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Perlu sinergi dan kolaborasi antarpihak untuk menangani PMKS, apalagi menjelang IKN. Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan dampak sosial yang mungkin terjadi," ujarnya di Samarinda, Selasa.
Dinas Sosial Kaltim mengusung empat program besar untuk memperkuat penanganan PMKS, yaitu rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, serta penanganan bencana.
"Kami berupaya menyediakan layanan rehabilitasi bagi PMKS yang membutuhkan, seperti panti sosial untuk anak, lansia, serta penyandang disabilitas," sebut Andi.
Pihaknya juga terus memperluas akses jaminan sosial bagi PMKS, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) serta bantuan untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Lebih lanjut, dalam program pemberdayaan, penting memberikan pelatihan dan pendampingan kepada PMKS untuk meningkatkan keahlian dan kemandirian mereka.
"Dalam penanganan bencana, kami memperkuat sistem penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan sosial untuk PMKS yang terkena dampak," katanya.
Ishak juga menyoroti beberapa tantangan dalam penanganan PMKS, seperti keterbatasan data, sumber daya manusia, dan anggaran. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Kami mohon perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu Kaltim dalam menangani PMKS, khususnya dalam menghadapi IKN. Kami membutuhkan dukungan dalam hal pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia," kata Ishak.
Pihaknya telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi teknis bidang kesejahteraan sosial se-Kaltim diikuti oleh dinas sosial dari seluruh kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi itu, imbuhnya, bertujuan untuk membahas strategi dan program penanganan PMKS di Kaltim, termasuk dalam menghadapi IKN.
Koordinasi itu, imbuhnya, bertujuan untuk membahas strategi dan program penanganan PMKS di Kaltim, termasuk dalam menghadapi IKN.
"Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan PMKS, terutama dengan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Kaltim sebagai dampak IKN, tentunya dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada," demikian Andi.
