Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mengoptimalkan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, menyusul adanya penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati di Samarinda, Selasa mengungkapkan, realisasi PAD Kaltim hingga Mei 2025 mencapai Rp2,8 triliun atau sekitar 28,75 persen dari target Rp10,35 triliun.
"Saat ini, kontribusi terbesar PAD kita masih dari pajak daerah, yakni mencapai 83,76 persen atau sekitar Rp8,4 triliun dari total PAD," ujarnya
Ismiati menjelaskan bahwa terdapat perbedaan target PAD antara tahun 2024 dan 2025, serta proyeksi untuk tahun 2026. Hal ini seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
"Salah satu penyesuaian signifikan adalah tarif PKB di Kaltim yang kini menjadi yang terendah secara nasional. Hal ini tentu berdampak pada proyeksi penerimaan dari sektor tersebut. Jika pada tahun 2024 target PKB kita mencapai Rp1,5 triliun, maka di tahun 2025 ini menjadi Rp1 triliun," terangnya.
Ia menambahkan, sebagian penerimaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kini langsung masuk ke kas daerah kabupaten/kota sebagai bagian dari kewajiban implementasi kebijakan tersebut.
Pihaknya optimistis dapat menggenjot pendapatan dari sektor-sektor lain untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Kaltim meskipun realisasi PAD berjalan saat ini masih sedikit.
Sementara itu, untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, realisasinya baru mencapai 19,47 persen atau Rp1,9 triliun dari target Rp9,8 triliun.
Ismiati mengakui bahwa Pemprov Kaltim tidak dapat melakukan intervensi terhadap mekanisme transfer dana dari pusat yang memiliki persyaratan penyaluran tertentu.
"Namun, sesuai arahan gubernur, kita akan fokus dan optimistis untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor potensial lainnya," tegasnya.
Sektor-sektor lain yang dimaksud termasuk pertanian, perkebunan, industri, kehutanan, perdagangan, hingga ekonomi kreatif dan pariwisata.
Saat ini Pemprov Kaltim juga mengusahakan untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Salah satu yang diupayakan dengan pengelolaan alur sungai Mahakam agar dikelola oleh BUMD.
Ismiati juga menyoroti potensi perubahan sumber pendapatan daerah di masa depan seiring dengan perkembangan energi terbarukan.
"Saat ini, pendapatan transfer Kaltim masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan yang mencapai Rp8,1 triliun dari total pendapatan transfer Rp9,8 triliun," katanya.
