DJPb targetkan pendapatan negara dari Kaltim Rp43,87 triliun

Samarinda (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak dan Perbendaharaan Kalimantan Timur (DJPb Kaltim) menargetkan pendapatan negara sepanjang 2026 dari provinsi ini sebesar Rp43,87 triliun, didominasi oleh penerimaan pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan global.

"Pendapatan Rp43,87 triliun ini berasal dari penerimaan perpajakan dengan target Rp41,67 triliun, sisanya yang Rp2,19 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kaltim Edih Mulyadi di Samarinda, Senin.

Target Rp43,87 triliun ini mengalami kenaikan ketimbang tahun sebelumnya yang tercatat Rp36 triliun. Namun demikian, untuk realisasi per Januari 2026 baru senilai Rp1,59 triliun, lebih rendah ketimbang realisasi Januari 2025 yang sebesar Rp2,98 triliun.

Ia menjelaskan target penerimaan perpajakan tersebut, yakni pajak dalam negeri dengan total target Rp28,83 triliun berasal dari lima item, yakni pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya, serta dari cukai.

Rinciannya adalah pajak penghasilan dengan target Rp13,03 triliun, realisasi hingga akhir Januari 2026 sebesar Rp486,51 miliar atau tercapai 3,73 persen. Namun nilai ini masih minus ketimbang realisasi Januari 2025 yang sebesar Rp1,49 triliun atau tercapai 11,42 persen.

Untuk pajak pertambahan nilai sepanjang 2026 dengan target Rp12,14 triliun, sedangkan capaian pada Januari senilai Rp352,48 miliar atau terealisasi 2,9 persen dari total pagu.

Pada item pajak bumi dan bangunan ditargetkan senilai Rp572,91 miliar, sementara realisasi pada Januari senilai Rp41,45 miliar atau tercapai 7,23 persen.

"Pajak lainnya dengan target Rp3,07 triliun, terealisasi Rp387,19 miliar atau sebesar 12,59 persen. Cukai terealisasi Rp0,13 miliar atau 7,38 persen dari total pagu/target yang sebesar Rp1,75 miliar," katanya.

Sedangkan dari pajak perdagangan internasional ditarget sebesar Rp12,94 triliun, terdiri atas bea masuk Rp1,08 triliun yang sudah terealisasi Rp58,41 miliar, kemudian bea keluar dengan target Rp11,75 triliun, realisasi pada Januari Rp56,07 miliar atau 0,48 persen.

Sedangkan untuk PNBP 2026 ditargetkan sebesar Rp2,19 triliun, realisasi pada Januari senilai Rp210,61 miliar atau 9,57 persen dari pagu.

"Rinciannya adalah PNBP lainnya dengan target Rp1,6 triliun yang pada Januari terealisasi Rp207,86 miliar, kemudian pendapatan badan layanan umum dengan target Rp590,91 miliar yang pada Januari terealisasi Rp2,75 miliar," kata Edih.

Baca juga: Bapenda Kaltim bidik pajak MBLB demi kas daerah