Kaltim dukung rehabilitasi 170 ribu hektar lahan kritis

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendukung penuh rencana investasi hijau dari salah satu perusahaan swasta nasional yang berkomitmen merehabilitasi 170 ribu hektare lahan kritis di Benua Etam.

"Langkah masif ini sangat strategis untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat rekam jejak bencana masa lalu," kata Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud di Samarinda, Senin,

Rudy menegaskan bahwa restorasi ini merupakan momentum krusial dalam menyembuhkan luka lingkungan, khususnya dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat yang melanda wilayah tersebut pada tahun 1999 silam.

"Kita tidak boleh lupa, pada tahun 1999 lalu, Kaltim mengalami karhutla yang luar biasa hebat hingga menghanguskan sebagian besar kawasan hutan kita," ujar Rudy Mas’ud di sela-sela agenda kunjungan kerja dan aksi penanaman pohon di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Rudy, proyek rehabilitasi skala besar ini tidak sekadar menanam pohon, melainkan sebuah upaya terintegrasi untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai benteng keanekaragaman hayati.

Pemulihan vegetasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali habitat satwa liar endemik Kalimantan yang kian terancam.

Baca juga: Kaltim awasi ketat potensi karhutla di lima wilayah rawan

Ia juga mengingatkan dunia internasional bahwa hutan Kalimantan Timur memiliki status geopolitik lingkungan yang sangat vital, yaitu sebagai bagian dari Heart of Borneo (paru-paru dunia).

"Hutan kita adalah penyangga kehidupan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal Kaltim atau Indonesia, melainkan memberi dampak oksigen dan iklim yang krusial bagi dunia," tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa Harum ini mendorong agar skema rehabilitasi lahan ke depan wajib mengadopsi prinsip ekonomi hijau (green economy) yang melibatkan masyarakat lokal.

Pengelolaan hutan berkelanjutan harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar kawasan.

"Hutan lestari tidak berarti menutup ruang ekonomi. Justru dari sana kita bisa mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai tinggi di pasar global, seperti madu hutan, rotan, damar, hingga getah-getahan," urai Rudy.

Melalui kolaborasi antara pemegang modal swasta, pemerintah, dan komunitas adat setempat, Pemprov Kaltim optimistis target pemulihan lingkungan sekaligus pengentasan kemiskinan berbasis ekologi dapat berjalan beriringan demi masa depan Kaltim yang lebih hijau.

Baca juga: Kehutanan Kaltim tingkatkan kapasitas penyuluh swadaya

Diketahui, program lahan kritis seluas 170 ribu hektar di Kalimantan Timur tidak diserahkan kepada satu perusahaan swasta tunggal.

Tanggung jawab pemulihan lingkungan berskala masif ini dibebankan kepada 180 unit pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dari sektor swasta dan BUMN yang beroperasi di wilayah kerja Mahakam Hulu dan Berau.

Selain ratusan unit PKH tersebut, beberapa perusahaan besar juga terlibat aktif dalam komitmen pemulihan ini, antara lain, Pertamina Hulu Mahakam (PHM): Berperan aktif dalam program pemulihan lingkungan di wilayah operasionalnya.

Kedua PT Sumalindo Lestari Jaya dengab berkolaborasi dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Kemudian Arsari Enviro Industri (Arsari Group), Memiliki rekam jejak kuat dalam pengelolaan wilayah konsesi sekaligus proyek reforestasi dan rehabilitasi hutan berskala besar di Kalimantan Timur.