DPRD Samarinda desak pemkot kuatkan pengawasan aset publik

Samarinda (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak pemerintah kota untuk segera memperkuat sistem pengawasan aset publik, menyusul maraknya aksi pencurian infrastruktur vital, terutama kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan fasilitas pendukung kota lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, di Samarinda, Selasa, menegaskan bahwa penjarahan fasilitas umum bukan lagi kasus baru. Kehilangan kabel PJU, penutup drainase, hingga baut konstruksi jembatan terus berulang dan secara langsung merugikan masyarakat luas.

"Fasilitas publik terus menjadi sasaran empuk pencurian. Yang paling dirugikan tentu masyarakat karena mereka kehilangan rasa aman saat beraktivitas di malam hari akibat jalanan yang gelap gulita," ujar Deni

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah ruas jalan utama dan titik strategis di Samarinda kini minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU.

Deni mengingatkan bahwa pembiaran kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas dan rawan memicu tindakan kriminalitas jalanan pada malam hari.

Oleh karena itu, Deni berharap adanya evaluasi dalam sistem pengawasan yakni dengan mengubah pola pengamanan dari reaktif menjadi preventif.

Kemudian melaksanakan inspeksi rutin dengan menjadwalkan pemeriksaan fisik seluruh infrastruktur publik minimal sebulan sekali guna mendeteksi dini potensi kerusakan atau kehilangan.

Selanjutnya, dengan membangun kolaborasi solid antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Perhubungan (Dishub) wajib mengintensifkan pemantauan lapangan, Dinas PUPR memperketat pengamanan konstruksi, dan Satpol PP dikerahkan sebagai penegak perda di lapangan.

Deni mengingatkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang terpadu dan jelas, anggaran daerah akan terus terkuras habis hanya untuk melakukan perbaikan ulang (replikasi) terhadap fasilitas yang hilang. Hal ini dinilai tidak efisien bagi pembangunan kota jangka panjang.

Komisi III DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal ketat kebijakan pengelolaan infrastruktur ini.

Sinergi antara Pemkot, DPRD, instansi vertikal, dan partisipasi aktif warga dalam melaporkan tindakan mencurigakan diharapkan mampu mewujudkan Samarinda yang lebih terang, aman, dan nyaman bagi semua.(Adv)