Samarinda (ANTARA) - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 2022 berhasil merampungkan kajian pembangunan manusia berbasis gender pada lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Kota Bontang.
"Dalam riset pembangunan manusia berbasis gender ini ada dua hal yang dikaji, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)," ujar Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim Fitriansyah di Samarinda, Rabu.
Saat riset ini dilakukan, IPG dan IDG pada lima daerah tersebut tergolong rendah, yakni Kabupaten Berau sebesar 87,76, Paser sebesar 71,19, Kutai Kartanegara 79,12, Penajam Paser Utara 86,57, dan Kota Bontang dengan IPG 80,59.
Sedangkan untuk IDG adalah di Kabupaten Berau 56,48, Paser 65,67, Kutai Kartanegara 63,76, Penajam Paser Utara 49,85, dan Bontang dengan IDG 45,67.
Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui capaian pembangunan manusia berbasis gender, kemudian untuk mengetahui capaian pengarusutamaan gender (PUG) pada lima daerah tersebut.
Selanjutnya, hasil kajian ini akan dijadikan acuan untuk mendongkrak IPG, IDG, dan PUG, karena data yang diperoleh bisa menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah di Kaltim dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis gender.
Berdasarkan riset, capaian perkembangan IPG dan IDG dari 5 kabupaten/kota itu masih menunjukkan ketidaksetaraan gender, yakni partisipasi perempuan dalam pembangunan lebih rendah ketimbang laki-laki.
Rata-rata indikator IPG menurun drastis di tahun 2020, faktor pandemi COVID-19 disinyalir menjadi salah satu faktor penurunan.
Kemudian masih ada ketimpangan antara pengeluaran laki-laki dan pengeluaran perempuan, sedangkan untuk IDG yang belum menguat adalah persentase perempuan di parlemen dan persentase sumbangan pendapatan perempuan.
"Keterwakilan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan masih rendah di setiap daerah, rata-rata angka pencapaian keterwakilan perempuan masih di bawah 15 persen, bahkan ada daerah yang hanya 2 persen," katanya.
Posisi perempuan sebagai pengambil keputusan pada struktur lembaga eksekutif sudah cukup besar, namun untuk pejabat eselon dan di atasnya masih didominasi laki-laki.
Terkait pendapatan perempuan yang rendah, masing-masing kabupaten/kota mengeluh karena perempuan yang berkegiatan di bidang swasta/informal cukup banyak, tapi angka pendapatan masih rendah akibat legal formal usaha yang dimiliki perempuan masih menggunakan keterangan identitas laki-laki
"Keterukuran pembangunan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan yang tercermin dari IPG dan IDG, merupakan komponen penting dalam mengevaluasi kebijakan pengarusutamaan gender dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif dan akuntabel," katanya.*
