Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat (Kesbangpolmas) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Sosialisasi Peningkatan dan Partisipasi Politik Perempuan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014.
Kepala Badan Kesbangpolmas Kukar Drs Fatekurahman mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Timur di Kutai Kartanegara belum lama ini disayangkan karena partisipasi masyarakat pemilih belum memuaskan.
"Ini terlihat dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur periode 2013-2018 itu hanya 55 persen. Sisanya memilih Golput," katanya.
Dikatakannya, kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kukar saat Pilkada Kaltim yang mencapai 45 persen itu membuat legitimasi pimpinan yang dipilih dalam Pilkada Kaltim tidak terlalu signifikan.
Padahal, katanya, sebagai warga negara yang baik maka dalam memilih pemimpin partisipasi pemilih sangat dibutuhkan.
Dampak lain yang ditimbulkan akibat sikap golput ini, ujarnya, akan melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga upaya penguatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sulit beranjak menuju level negara maju dan modern.
Fatekurahman mengharapkan ke depan terutama menghadapi pemilihan umum anggota DPRD II Kabupaten, DPRD I Provinsi dan DPR RI pada 8 April 2014, masalah Golput tidak terulang lagi.
Menyinggung tentang partisipasi politik perempuan, menurut Fatekurahman, dukungan dari perempuan untuk meningkatkan nasib maupun peran perempuan dalam berpolitik belum begitu besar.
Kesempatan untuk memilih perempuan yang duduk di lembaga legislatif selayaknya harus perempuan sendiri yang memperjuangkan. “Sebab kaum lelaki kurang greget untuk memperjuangkan kaum perempuan," tambahnya.
Menurut dia, ketertinggalan perempuan dalam jabatan politik dapat dilihat dari hasil Pemilu 2009, keterwakilan perempuan di DPR tercatat 101 anggota atau 18 persen dari 560 anggota DPR RI, DPRD di 33 Provinsi sebesar 16 persen dan DPRD Kabupaten/Kota hanya 12 persen.
Bahkan 10 persen dari 497 Kabupaten/Kota tidak terdapat keterwakilan perempuan di legislatif.
Sementara kedudukan perempuan di eksekutif di 33 Provionsi di Indonesia terdapat 1 orang Gubernur (Banten) dan 1 orang Wagub (Jateng). Sedangkan 497 Kabupaten/Kota hanya terdapat 38 orang perempuan atau 7,6 persen yang menjadi bupati/wali kota di mana satu di antaranya adalah Bupati Kukar Rita Widyasari.
"Perempuan di Kukar patut bangga atas prestasi ini," ujarnya.
Ia menambahkan, keterwakilan perempuan di DPRD Kukar ada 3 orang dari 45 anggota sedang perempuan yang menduduki jabatan di Pemkab terdiri 3 orang di eselon II sementara di eselon III dan IV jumlahnya puluhan orang di antaranya Camat Loa Kulu dan Camat Loa Janan.
Ketua pelaksana sosialisasi Sutrisno mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan terhadap peran, hak dan kewajibannya dalam bidang politik.
Acara tersebut diikuti 80 peserta terdiri aparatur kecamatan, pengurus parpol, organisasi perempuan dan tokoh masyarakat, sedangkan narasumber adalah Ketua KPU Kukar Rinda Desianti dan Lilis Suryani dari Unikarta Tenggarong. (*)
