Wagub: Keterbatasan Infrastruktur Sebabkan Pertumbuhan Ekonomi Lambat

Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Keterbatasan infrastruktur di kawasan perbatasan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu lambat sehingga belum dapat memberikan nilai manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun potensinya cukup besar.

"Potensi besar yang ada di kawasan perbatasan antara lain pertanian, perkebunan, perikanan dan keluatan, pertambangan, sektor pariwisata dan perdagangan," ujar Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy saat membuka Rakor Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kaltim di Balikpapan, Kamis.

Guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor lain di perbatasan, lanjutnya, maka Pemprov Kaltim telah menetapkan pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal menjadi satu dari 10 program prioritas pembangunan dalam RPJMD Kaltim 2009-2013.

Kawasan perbatasan di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 1.038 km yang membentang dari Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan hingga Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat.

Bentangan itu mencakup 15 kecamatan perbatasan yang memiliki luas 57.731,64 km2, yakni mencapai 23,54 persen dari total luas wilayah Kaltim yang sebesar 1.038 km2.

Untuk luas wilayah di tiga kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia seluas 88.513,08 km2, yaitu meliputi Kabupaten Kutai Barat dengan luas 31.628,70 km2, Malinau 42.620,70 km2, dan Nunukan 14.263,68 Km2.

Ini berarti luas kawasan perbatasan di Kaltim mencapai 65,22 persen dari total luas administratif kabupaten.

Kawasan perbatasan Kaltim merupakan bagian dari Heart of Borneo (HoB) yang berada di sepanjang deretan pegunungan yang membelah Borneo hingga ke dataran rendah yang secara ekologis melintasi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dari 23 juta hektar luas HoB, seluas 16,56 juta hektare atau mencapai 72 persen berada di Indonesia, kemudian 8,88 juta hektare atau 38,26 persen di antaranya berada di kawasan perbatasan di Kaltim.

Menurutnya, rakor ini digelar dengan maksud untuk menguatkan tekad bersama demi mengubah wajah kawasan perbatasan yang terkesan tertinggal dan terisolir, yakni dengan diwarnai infrastruktur dasar yang sangat terbatas dan ketergantungan ekonomi yang tinggi dari negeri Jiran, Malaysia.

Apabila pembangunan di perbatasan dapat berjalan dengan baik, maka akan menjadi sebuah kawasan ekonomi yang maju dan layak sebagai beranda depan NKRI sehingga menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. (*)