Samarinda (ANTARA Kaltim)- Melalui Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 32, Rabu (27/11) kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang diwakili Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy, menyampaikan jawaban dan penjelasan atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014.
Dalam penjelasannya Farid menyampaikan bahwa penggunaan anggaran pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-hak dasar masyarakat dan telah dijabarkan dalam prioritas pembangunan RPJMB. Yang dalam hal ini, pemerintah sependapat dengan PU Fraksi PDI-Perjuangan.
"RAPBD 2014 difokuskan pada kegiatan yang pro rakyat kecil atau rakyak miskin, yaitu dengan melalui penyediaan dana jaminan kesehatan bagi semua masyarakat miskin,"jelasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat miskin yang sakit akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Di samping itu juga, anggaran tersebut akan digunakan untuk melengkapi peralatan kesehatan di puskesmas yaitu peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di seluruh puskesmas di daerah perbatasan.
"Selain itu juga akan dibangun Rumah Sakit Pratama di daerah terpencil dan pedalaman sehingga mayarakat di daerah itu akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan," imbuhnya
Dikatakan Farid, berkaitan dengan belanja fungsi pendidikan, Pemprov Kaltim mengupayakan pencapaian sebesar 20 persen.
Di antaranya untuk peningkatan kesejahteraan para guru, Pemprov telah mengalokasikan dana sebesar Rp 240 miliar. Angka tersebut naik sebesar Rp 7 miliar dibanding APBD 2013.
"Program-program bidang pendidikan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/met)
APBD Penuhi Kebutuhan Hak Dasar Warga
Rabu, 27 November 2013 23:26 WIB
Wagub Kaltim Farid Wadjdy menyampaikan jawaban pemerintah atas PU Fraksi terhadap Nota RAPBD 2014 dalam Rapat paripurna ke-32 di Gedung DPRD (Humas DPRD Kaltim)
