Balikpapan (ANTARA) - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi berharap kekurangan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan asuransi bagi tenaga ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pilkada Serentak 2020 bisa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sementara ini belum ada kepastian dari pusat, kita masih menunggu penjelasannya. Mudah-mudahan itu sudah 'tercover'," kata Wali Kota Rizal, di Balikpapan Minggu.
Sebelumnya Wali Kota Balikpapan bersama para perwakilan bupati-wali kota se Kalimantan Timur, juga para ketua KPU kabupaten-kota, menghadiri acara rapat koordinasi pilkada dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Novotel.
Menurut Wali Kota, penjelasan akan disampaikan Dirjen terkait. Wali Kota sangat berharap kekurangan biaya yang baru muncul sebab wabah COVID-19 itu dibantu pemerintah pusat menutupinya.
“Sebab Balikpapan sudah sangat ketat ini, juga sebab COVID. Pemkot kemarin sudah menolak permintaan tambahan dana oleh KPU sebesar Rp14 miliar karena memang gak ada lagi dananya,” terang Wali Kota.
Di sisi lain, dalam arahannya, Mendagri Tito minta kepada kabupaten-kota yang memiliki kelonggaran finansial untuk menangani sendiri kekurangan tersebut, apakah untuk pengadaan APD, atau asuransi. Balikpapan disebut Mendagri, masih memiliki lebih dari Rp400 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), begitu juga Samarinda yang masih ada Rp700 miliar.
Di sisi lain, selain kekurangan anggaran untuk pengadaan APD dan asuransi tersebut, tahapan Pilkada di Balikpapan berjalan lancar. Saat ini sedang dalam tahap penentuan pasangan calon.
Balikpapan bersama Samarinda, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kutai Barat, Paser, Berau, dan Mahakam Ulu, menjadi bagian dari perhelatan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada 9 Desember mendatang.
