Balikpapan (ANTARA) - SAYA kebetulan bertemu Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kalimantan-Sulawesi (SKK Migas Kalsul) Azhari Idris. Ketemunya di Depot “Sop Singkong” Sehati Balikpapan Baru, Selasa (20/12).
Wajahnya cerah dan hangat. Saya baru bertemu pertama kali, tapi saya tahu dia orang hebat di perminyakan. Negara berharap banyak dengan dia.
Begitu berjabat tangan, saya langsung teringat Dr Meiliana, mantan Pj Sekprov Kaltim, yang sekarang menjadi Ketua Tim Percepatan Pengembangan Maratua. Mei, panggilan akrab Meiliana juga baru bertemu Azhari.
“Dulu dia satu tim dengan saya membangun Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh, tahunya tugas di sini,” jelasnya.
Mei sempat menjadi kepala LAN Kaltim. Sedang Azhari sebelum bertugas di daerah ini, mengabdi di daerah kelahirannya, Aceh.
Setelah bergabung di Chevron, dia ditarik ke Badan Pengelola (BP) Migas, yang belakangan menjadi SKK Migas. Sebelum dilantik menjadi kepala SKK Migas Kalsul, Azhari sempat menjadi kepala Badan Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas Aceh (BPMA).
Unik juga pendidikannya. Soalnya S1-nya dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh 1993. Dia memilih jurusan Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah. Lalu meraih master pendidikan (S2) di University of Sydney, Australia.
Sempat kuliah lagi di University of York, AS setelah bertugas di Henry Dunant Centre (HDC), yang berkedudukan di Jenewa (Geneva), Swiss.
Adalah temannya di HDC, yang menggaransi dia bergabung ke Unocal, sebuah perusahaan minyak dan gas yang berbasis di negeri Paman Sam.
Setelah mengikuti pendidikan dan berbagai kursus perminyakan, dia ditempatkan di Unocal Indonesia Company di Kaltim. Di sana dia juga sempat memperdalam pengetahuan tentang geothermal.
Begitu tahun 2005 Unocal diambil alih Chevron, otomatis Azhari bergabung di sana. Dia sempat ditugasi di Jakarta di bidang penanganan manajemen risiko industri hulu migas dan geothermal untuk Indonesia dan Filipina.
Karena kemampuannya yang luar biasa, tahun 2010 dia dipinang BP Migas dan membuat dia sempat mendapat penugasan di Aceh.
Selanjutnya mulai awal Juni 2021, pada saat puncak pandemi Covid-19, Azhari dilantik menjadi ketua SKK Migas Kalsul.
Saya tidak sempat bertemu Azhari karena sebulan sebelumnya, di akhir Mei 2021, saya mengakhiri masa tugas sebagai wali Kota Balikpapan.
Padahal saya sempat banyak berkomunikasi dengan SKK Migas, lantaran sumber penularan virus Covid-19 banyak dari pekerja perminyakan.
SKK Migas adalah institusi yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 9 Tahun 2013 dengan tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu dan minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama (KKS).
Saat ini Kepala SKK Migas adalah Dwi Soetjipto, yang pernah menjadi dirut PT Pertamina dan PT Semen Indonesia. Dia juga aktif dalam berbagai cabang olahraga termasuk tenis.
Waktu ke Balikpapan, dia sempat bermain tenis dengan saya. Sangat bersemangat. Tapi kebetulan saya yang menang. He.
Dwi pekerja keras dan ulet. Sepertinya masuk kategori Presiden Jokowi, yang dinarasikan sebagai pemimpin berambut putih dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Meski Dwi sendiri orientasinya bukan untuk kepentingan politik, melainkan mengabdi untuk bangsa dan negara.
Azhari mengaku masuk ke dunia perminyakan dengan kemampuan terbatas. “Ya, saya masuk ke migas dengan pengetahuan yang sangat minim tentang industri hulu minyak bumi.
Tapi teman saya yang di Unocal percaya bila saya belajar dengan intensif, dalam waktu singkat saya bisa menyesuaikan diri,” begitu katanya seperti dikutip Komparatif.ID.
KINERJA 2022
Dalam jumpa pers akhir tahun di gazebo SKK Migas Kalsul, kompleks Pasir Ridge Balikpapan, Senin (19/12) lalu, Azhari membeberkan pencapaian kinerja atau lifting minyak dan gas Kalsul selama Januari hingga November 2022, yang menunjukkan angka cerah.
Dari target minyak mentah dan kondensat sesuai APBN 2022 sebesar 80.332 BOPD (barrel oil per day atau barel minyak per hari), realisasinya mencapai 86 persen atau 68.937 BOPD.
Sementara untuk gas bumi dari target 1.767 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari), realisasi lifting-nya mencapai 1.673 MMSCFD atau sekitar 95 persen.
Khusus di Kaltim, lifting minyak/kondensat yang dilakukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sampai November 2022 mencapai 51.306 BOPD atau 86 persen dari target 59.654 BOPD.
Sedang dari gas bumi, realisasinya 1.137 MMSCFD atau 93 persen dari target 1.226 MMSCFD.
Menurut Azhari, secara nasional produksi minyak dan gas dari areal pengeboran di Kalsul menyumbang 42 persen.
Angka yang cukup besar dan sangat strategis. Terdiri 11 persen dari minyak dan 31 persen dari gas.
Sementara itu, target Pemerintah produksi bisa mencapai satu juta barel. Karena itu tahun depan SKK Migas melancarkan berbagai proyek kegiatan. Eksplorasi dan eksploitasi terus digenjot.
Syukurlah, beberapa sumur pengembangan yang dilakukan di area Mahakam bisa diproduksi sebagai sumber cadangan baru untuk gas.
Pada tahun 2022, banyak juga proyek offshore Mahakam yang sudah selesai. Tepat waktu dan tidak ada masalah. Pengeboran dilakukan di 159 sumur.
Program injeksi juga dilakukan di antaranya di Tanjung untuk menyedot volume minyak yang terpendam lama di bawah sumur.
SKK Migas Kalsul di tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan 12 sumur eksplorasi dan 223 sumur eksploitasi. Ada juga kegiatan satu survei Seismic 3D dan 23 studi.
“Pokoknya kita siap menjaga dan meningkatkan produksi, agar produksi minyak dan gas kita mampu menunjang pendapatan negara dan daerah,” kata Azhari.
Ia menyadari pasokan gas juga sangat dibutuhkan untuk kelangsungan industri Pupuk Kaltim dan LNG Bontang.
“Kalau itu sampai berhenti, selain menekan pendapatan negara, juga menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Itu yang harus kita jaga bersama,” tandasnya.
Azhari mengungkapkan, salah satu tantangan dalam pengembangan migas di wilayah ini adalah berbagi kepentingan dengan penambangan batu bara.
Maklum minyak dan batu bara sama-sama menghasilkan pendapatan negara yang besar.
“Jalur pipa migas di Kaltim hampir mencapai 200 ribu kilometer. Agak rawan juga kalau terkena kegiatan penambangan batu bara,” katanya.
Ada yang menarik. Ketika bertemu dengan media online nomorsatukaltim.com di Samarinda beberapa waktu lalu, Azhari mengusulkan kepada Pemerintah perlunya membuat wadah pusat pelatihan tenaga perminyakan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita ‘kan punya proyek perluasan kilang (RDMP) terbesar di Indonesia, yaitu di Balikpapan. Ini kaitannya dengan pengembangan SDM lokal,” jelasnya.
Sewaktu masih aktif sebagai wali kota, sebenarnya saya pernah mengusulkan perlunya di Balikpapan didirikan universitas perminyakan seperti Universitas Pertamina di Jakarta.
Juga museum perminyakan, biar anak cucu kita tahu sejarah perminyakan khususnya di Kaltim. Apalagi nanti minyaknya sudah habis dan kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.
Meski lahir di Balikpapan, saya besar di Samboja, Kukar. Di situ produksi minyak mentah sejak zaman BPM, Belanda.
Saya jadi teringat dengan hantu yang menjaga pompa angguk atau pumpjack untuk memompa minyak dari perut bumi. Saya takut sekali. Apalagi kalau dengar suaranya pada malam hari. Ngikkkkk.
Soal lifting minyak dikaitkan pendapatan daerah minggu-minggu ini jadi ramai. Ini gara-gara teriakan Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil yang merasa tidak adil dalam hal pembagian dana bagi hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan.
Yang bikin heboh karena dia menyebut “iblis dan setan” ke alamat kementerian yang dikomandani srikandi ekonomi Indonesia, Sri Mulyani.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sempat bereaksi. “Ada bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Enggak proper sama sekali. Sangat kita sayangkan dan dia harus minta maaf,” tandasnya.
Sebenarnya Kaltim juga sudah lama berteriak soal “ketidakadilan” dalam pembagian DBH. Rasanya sejak zaman Gubernur Suwarna AF, Awang Faroek Ishak sampai Isran Noor.
Pemerintah Pusat terkesan hanya mengistimewakan Papua dan Aceh. Sampai pernah ada usulan lebih baik Kaltim merdeka saja. Atau menggunakan formula baru Isran, 70 untuk daerah dan 30 untuk pusat.
Momen Bupati Meranti sampai ditegur dan dimediasi Mendagri baik juga jadi “kemenyan” yang bisa mengusir ketimpangan dalam pembagian DBH.(*)
