DPRD Akan Sahkan RAPBD 2012 Akhir Nopember

Sangata (ANTARA Kaltim News) - DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menargetkan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, pada akhir November 2011.

"Kita harus bekerja keras dan fokus dalam pembahasan, supaya target kita mengesahkan RAPBD 2012 tepat waktunya," kata Wakil Ketua DPRD, H Suardi, Rabu.

Menurut Suardi, draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2012, akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD mulai pekan ini.

Target Badan Anggaran DPRD dan TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD mulai awal minggu pertama November 2011, dan harus sudah selesai awal minggu ketiga November, bersama dengan laporan hasil kerja Badan Anggaran mengenai RAPBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2012

"Kalau disahkan sesuai target, akhir November, maka awal bulan desember sudah masuk ke Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi. Harapan kita agar minggu kedua Desember sudah selesai evaluasi di Gubernur, sehingga kegiatan atau program tahun 2012 dapat dimulai," kata Suardi.

"Paling lambat akhir Oktober ini, seharusnya draf itu sudah disahkan. Sehingga program pembangunan jalan bisa tuntas tahun 2012 melalui penyerapan anggaran murni 2012," katanya.

Politisi Partai Demokrat Kebangsaan (PDK) ini mengatakan, sesuai petunjuk teknis (juknis) dari peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 22 tahun 2011, proses penetapan APBD Murni 2012, harus sudah diselesaikan pada pertengahan Oktober tahun 2011 ini.

"Makanya target kami akhir November sudah disahkan,supaya penyerapan anggaran awal Januari harus sudah diserap untuk pembangunan dan biaya rutin pegawai," katanya.

Ketua DPRD Harti, mengatakan keyakinannya Badan Anggaran dan TAPD akan bisa menyelesaikan pembahasan KUA dan PPAS tepat waktu dan pengesahan juga sesuai rencana. Dengan demikian program pembangunan akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu.

Program yang diusulkan masyarakat saat reses juga yang merupakan skala prioritas di akomodir dimasukkan dalam RAPBD, terutama infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan lainnya.

"Kita berharap usulan masyarakat saat Dewan reses dapat akomodir dan dimasukkan dalam APBD 2012, seiring dengan  meningkatnya APBD 2012 sebesar Rp1.9 triliun," katanya.(*)