Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Sekretariat Militer Presiden RI mengunjungi Gubernur Kalimantan Timur, guna memverifikasi dan validasi atas laporan tertulis rekomendasi Kementerian/Lembaga (KL) berkaitan usulan pemberian gelar.
"Sebelumnya kami menerima laporan tertulis dari KL mengenai usulan pemberian Penghargaan Bintang Mahaputra kepada Gubernur Kaltim Bapak Awang Faroek Ishak, jadi kami datang langsung untuk memvalidasi laporannya," ujar Suyono Thamrin, Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Sekretariat Militer Presiden RI, saat menemui Gubernur Kaltim di Samarinda, Selasa.
Menurutnya, hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim menunjukan bahwa usulan laporan tertulis yang disampaikan oleh KL sesuai dengan kondisi di lapangan. Justru masih beberapa hal yang belum disampaikan dalam laporan tertulis tersebut.
Sejumlah keberhasilan yang belum dilaporkan antara lain Gubernur Kaltim telah diberi penghargaan oleh TNI AD berupa TNI Award.
Penghargaan diberikan karena Gubernur Kaltim memberikan bantuan lahan bagi latihan tempur, termasuk mendukung pembelian helikopter untuk pengamanan di kawasan perbatasan.
Tahap selanjutnya, kata Suyono, setelah verifikasi ini hasilnya akan dipaparkan di depan dewan gelar untuk disidangkan, kemudian menjadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada presiden guna menetapkan warga negara, birokrat, dan tokoh yang diusulkan KL memperoleh penghargaan dalam rangka Peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku belum menyampaikan secara keseluruhan pengakuan keberhasilan pembangunan Kaltim dalam laporan tertulis rekomendasi KL, berkaitan usulan pemberian penghargaan Bintang Mahaputra bagi dirinya.
Menurut Awang Faroek, secara keseluruhan ada 97 penghargan, namun dalam laporan yang disampaikan belum mengakomodir semuanya, masih ada keberhasilan pembangunan yang mendapat pengakuan masyarakat maupun KL.
Pembangunan bidang Kominfo misalnya, Kaltim berhasil mendapat pengakuan dari Menteri Kominfo karena berhasil membebaskan "blank spot" di kawasan perbataan melalui program pembangunan menara telekomunikasi.
Pola kerjasamanya bahkan dijadikan contoh pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan daerah lain yang memiliki kawasan perbatasan dan daerah terpencil, karena pembangunannya lintas sektor mulai dari TNI dalam pelaksanan pembangunannya, pemkab dalam penyedian lahan dan tenaga operasional, hingga pemerintah pusat dalam pemasangan pemancar signal.(*)
