Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Kota Bontang meminta perusahaan di daerah setempat, terutama Badak LNG bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait sosialisasi dan pencegahan potensi dan kerawanan bencana industri.
Rapat yang berlangsung Kamis, dihadiri Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS bersama sejumlah anggotanya seperti Suhud Harianto, dan M Rusli, sedangkan dari manajemen Badak LNG diwakili Sugiono.
"Pencegahan bencana industri perlu kita antisipasi sedini mungkin, agar saat terjadi hal yang tidak diinginkan, warga dapat meminimalkan dampaknya. Apakah Badak LNG telah menerapkan sistem tersebut?," tanya Rustam.
Menurut Rustam, diperlukan sinergitas antara BPBD dengan pihak perusahaan untuk sama-sama menangani jika terjadi hal yang tidak diinginkan bersama.
"Oleh karenyanya, kita minta agar manajemen Badak LNG berkenan memberikan informasi dan mekanisme penanganan bencana industri agar segenap elemen masyarakat memahaminya," katanya.
Rustam menambahkan untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana industri, dibutuhkan informasi mengenai mekanisme pencegahan hingga penanggulangannya, mengingat Bontang sebagai kota industri.
Dengan nomenklatur baru terbentuknya BPBD Kota Bontang, Rustam berharap jajaran perusuhaan setempat untuk sama-sama melakukan hal pencegahan jika sewaktu-waktu terjadi bencana industri.
"Dengan terbentuknya BPBD, kita minta jajaran instansi ini menjalin kerja sama dan saling bersinergi dengan PT Badak dan PT Pupuk Kaltim jika kelak terjadi bencana, baik bencana industri maupun bencana alam," harapnya.
Perwakilan Badak LNG, Sugiono mengapresiasi langkah DPRD Bontang untuk bertukar informasi terkait pencegahan dan penanggulangan bencana industri di Kota Taman, serta berharap adanya peran aktif pemerintah untuk menyosialisasikan pencegahan bencana industri serta dampak yang ditimbulkan.
"Kami juga mengharapkan peran aktif pemerintah untuk bersama-sama menyosialisasikan pencegahan bencana industri dan dampaknya. Terlebih saat ini sedang marak pembakaran hutan di wilayah objek vital pipa gas. Kami siap ketika pemerintah mengundang kami untuk sosialisasi kepada warga," katanya. (Adv/*)