DPRD Kaltim kawal realisasi APBD di Kutim, Barau dan Bontang

Samarinda (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir menegaskan komitmennya untuk mengawal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. Fokus utama pengawalan ini adalah di wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) asalnya.

"Realisasi anggaran ini penting untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur," ujar Sutomo di Samarinda, Kamis.

Ia menyoroti beberapa program prioritas, termasuk penanggulangan banjir di Bontang, drainase, penyediaan air bersih, dan pengolahan limbah.

Menurutnya, salah satu proyek besar yang sedang diawasi adalah pembangunan bendungan di Sungai Suka Rahmat, Bontang, yang bertujuan untuk mengatur debit air dan mencegah banjir.

 "Proyek ini sudah dimulai, namun masih ada kendala terkait izin kawasan hutan dan studi kelayakan," tambah Sutomo. Ia berharap pekerjaan bendungan dapat dimulai pada tahun 2024.

Sutomo juga menekankan pentingnya pembersihan dan pendalaman sungai-sungai yang masuk ke dalam kota, serta pemanfaatan danau buatan PT Badak NGL untuk menampung air hujan.

 "Kami juga mendorong provinsi untuk segera menyelesaikan deforestasi lahan, yang jika tidak ditangani akan memperparah banjir," ujarnya.

Lebih lanjut, Sutomo mengungkapkan bahwa telah ada progres terkait pemanfaatan kolam bekas tambang untuk distribusi air bersih ke Bontang dan Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur.

"Air dari kolam bekas tambang sudah diuji dan memiliki pH yang bagus, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat," jelasnya.

Sutomo menambahkan bahwa ia akan terus mengawasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kutai Timur, untuk memastikan fungsi dan tidak mencemari lingkungan.

"Masih banyak persoalan lain di Kutai Timur dan Berau, termasuk jembatan dan jalan provinsi, namun saya optimis dengan kerja sama antar pemerintah, kita bisa membangun daerah ini menjadi lebih baik," tutup Sutomo. (Adv/DPRD Kaltim)