Bontang (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur, Adi Darma mengatakan perlunya mencari solusi yang tepat agar aktivitas rekreasi masyarakat di Pulau Beras Basah tetap bisa dipertahankan tanpa mengganggu alur pelayaran kapal milik PT Badak LNG.
"Pemerintah bukan mau menguasai pulau itu, tidak sampai begitu. Tapi, masalah ini harus dibicarakan untuk mencari solusi yang terbaik dan kita lestarikan pulau itu sebagai aset negara," kata Adi Darma di Bontang, Minggu.
Adi Darma mengemukakan hal itu menanggapi keinginan manajemen PT Badak LNG agar wilayah perairan Pulau Beras Basah bisa steril dari aktivitas warga, karena merupakan jalur pelayaran kapal pengangkut gas cair.
Ia mengakui alur di sekitar Pulau Beras Basah memang sangat vital untuk pelayaran kapal yang akan masuk ke pelabuhan perusahaan gas PT Badak LNG. Namun, Pulau Beras Basah juga sebagai ikon Kota Bontang dan menjadi tempat rekreasi warga.
Kendati demikian, menurutnya, tidak gampang menutup akses dan melarang warga melakukan rekreasi di lokasi tersebut.
"Dulu Pantai Marina dilarang dan ditutup untuk umum, sekarang ini malah Pulau Beras Basah yang dilarang. Tentu tidak semudah itu dan harus dibicarakan bersama untuk mencari solusinya," katanya.
Salah satu opsi agar pulau itu tetap ramai dikunjungi warga dan aktivitas pelayaran serta bongkar muat di Pelabuhan PT Badak LNG juga berjalan, adalah dengan mengatur waktu berkunjung warga yang berekreasi.
Sebelumnya, Vice President Production PT Badak LNG Deded Hendra mengatakan Pulau Beras Basah yang saat ini sebagai objek pariwisata dianggap bisa menjadi hambatan terhadap rencana pemerintah untuk membangun kilang migas.
"Perairan yang ada di Pulau Beras Basah dianggap sebagai salah satu jalur vital pelayaran dalam mengangkut gas di Bontang. Kalau jalur itu tidak aman, tentu kapal pengangkut gas itu enggan masuk. Itu artinya, kita tidak menghasilkan devisa," papar Deded.
Selain itu, di Pulau Beras Basah terdapat peralatan navigasi yang menjadi titik koordinat pelayaran internasional dan Badak LNG mempunyai keamanan alur sesuai dengan jalur standar internasional ISSCO.
Secara terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Nursalam meminta PT Badak LNG tidak bersikap berlebihan dengan mengusulkan larangan warga untuk berekreasi di Pulau Beras Basah.
"Terlalu berlebihan dan mengada-ngada kalau cuma gara-gara aktivitas di Pulau Beras Basah, rencana pembangunan kilang bisa dibatalkan. Larangan itu justru membuat masyarakat Bontang menjadi tidak simpatik kepada Badak LNG," katanya.
Nusalam sepakat dengan pernyataan Wali Kota Adi Darma untuk mengundang pihak-pihak terkait duduk bersama membicarakan masalah ini, sehingga diperoleh solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.(*)
