Kubar, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar), Kalimantan Timur, menggandeng swasta dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, yakni perusahaan diarahkan menjadi orang tua asuh melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
"Semua pihak baik organisasi perangkat daerah terkait, kecamatan, pemerintah kampung secara berjenjang bersama swasta atau perusahaan harus cepat dan konsisten bertindak mengatasi stunting." kata Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani di Sendawar, Kubar, Sabtu.
Hal ini menjadi penekanan karena berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Kubar tergolong tinggi, sehingga tahun ini pemkab terus melakukan sejumlah langkah untuk menurunkannya.
Hasil SSGI menyatakan pada 2021 Kubar dengan prevalensi 15,8 persen, naik menjadi 23,1 persen pada 2022, turun jadi 22 persen pada 2023, dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 27,6 persen pada 2024.
Untuk itu, sejumlah upaya yang dilakukan selain dengan mengajak mengoptimalkan peran lintas sektor di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) di setiap desa/kelurahan, peran pihak lain dan swasta untuk menjadi ayah asuh pun terus dikampanyekan.
Baca juga: BGN klaim dampak MBG, indeks masa tubuh anak-remaja naik 15 minggu
Sebelumnya, saat Rapat Koordinasi Penurunan Stunting melalui program Genting, perwakilan perusahaan PT Kedap Sayaq, Uus Rahmat Wusana menyampaikan bahwa stunting menjadi perhatian Bersama, termasuk kalangan perusahaan seperti pihaknya.
"Sebagai swasta yang berinvestasi di Kubar, kami siap mendukung langkah-langkah dalam penurunan prevalensi stunting. Perusahaan punya program Corporate Social Responsibillity (CSR) siap berkolaborasi dengan Pemkab Kubar. Kami hadir di sini karena berkomitmen mendukung Langkah preventif penanganan stunting," katanya.
Ketua DPRD Kubar Ridwai, dalam kesempata yang sama mengaku siap mendukung Pemkab Kubar dan pihak swasta, sehingga akan bersama-sama DPRD berkomitmen menurunkan angka stunting dan tidak akan memotong anggaran untuk penanganan stunting.
Sementara menurut Sukwanto, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kubar, untuk menurunkan prevalensi stunting, pihaknya terus melakukan berbagai pola dan menjalin kolaborasi dengan banyak pihak, terutama melalui pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media.
"Keterlibatan banyak pihak sangat penting karena kita membutuhkan pola asuh yang tepat untuk menurunkan stunting, sasarannya terutama keluarga kurang mampu, ibu hamil, ibu menyusui dan perkembangan anak di bawah dua tahun," kata Sukwanto.
Baca juga: Pemprov Kaltim tekankan edukasi dalam konvergensi penanganan stunting
