Berau, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), melakukan antisipasi ketimpangan sosial baik berupa pengangguran, kemiskinan, dan lainnya, melalui desain kependudukan yang telah dibuat dan menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan.
"Kami bahkan sudah menggelar sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pada Selasa (2/12/), sehingga GDPK ini akan menjadi pijakan dalam antisipasi ketimpangan sosial," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda Berau Warji di Tanjung Redeb, Jumat.
Penyusunan hingga pelaksanaan GDPK tersebut dimotori oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau dengan tetap berkoordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan daerah saat ini adalah mengelola isu kependudukan baik dari sisi jumlah, struktur, persebaran, kualitas, maupun tingkat dinamika penduduk.
"Untuk itu keberadaan GDPK akan menjadi perencanaan dalam mengantisipasi persoalan kependudukan, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan sejumlah hal lan yang berkaitan dengan ketimpangan sosial," kata Warji.
Ia memberi penekanan GDPK menjadi sesuatu hal yang penting dalam menyusun kebijakan, terutama dalam memastikan pembangunan berorientasi pada kualitas penduduk dan SDM yang produktif, sehat, dan berdaya saing, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pemkab Berau, lanjutnya, berkomitmen dan mendukung berbagai langkah dalam mewujudkan SDM yang cerdas, unggul, dan sejahtera, sehingga DPPKBP3A setempat harus terus fokus melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk, menciptakan remaja yang produktif, melakukan penguatan kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat.
Sementara itu, kata dia, sosialisasi GDPK yang telah digelar tersebut bertujuan mewujudkan strategi dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.
Dalam hal ini upaya yang dilakukan berupa sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
"Melalui ini semua pihak terkait tentu diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan GDPK dan pembangunan Kabupaten Berau yang tepat, terencana, dan berkelanjutan, karena penyusunan dan implementasi GDPK melibatkan tim ahli dari Koalisi Kependudukan dan sejumlah kepala instansi vertikal," katanya.
