Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).
Hal itu disampaikannya menanggapi desakan sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace.
“Bagi saya, kalau pemerintah kita keluar dari BoP, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk benar-benar membantu saudara kita di Gaza, Palestina? Bukankah ini masih ada peluang, apalagi mereka diberi kesempatan,” kata Zaitun dalam sebuah unggahan di akun pribadi Instagramnya @zaitunrasmin_official, Selasa.
Ia mengatakan BoP menjadi wadah yang saat ini paling mungkin untuk membicarakan tentang perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.
“Kalau orang berbicara bahwa itu kemungkinannya kecil (untuk) berhasil. Itu namanya teori kemungkinan. Bisa juga berhasil. Maka, biarlah pemerintah kita bersama tujuh negara Islam lainnya, bahkan sudah bertambah jadi beberapa negara Islam, melakukan tugas itu. Dan tugas kita untuk terus berjuang secara maksimal,” ujarnya.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu mengatakan desakan tersebut perlu disikapi dengan objektif karena serangan AS dan Israel ke Iran sudah terjadi sebelum adanya BoP.
“Kalau mengaitkan dengan BoP, ya rasa-rasanya kita perlu objektif. Sebab, serangan Zionis dan Amerika ke Iran itu sudah terjadi sebelum ada BoP,” kata Zaitun.
Baca juga: MUI larang "sweeping" warung makan selama Ramadhan
Menurut dia, BoP belum lama berdiri. Ia justru mempertanyakan apabila Indonesia keluar dari BoP, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk dapat membantu warga Gaza di Palestina keluar dari penjajahan Israel.
"Indonesia tidak boleh berhenti bersuara sampai Palestina merdeka. Sampai Genosida terhenti. Dan itu merupakan tanggung jawab moral yang diamanatkan UUD 1945," ujarnya.
Dia mengajak para tokoh yang menginginkan Indonesia keluar dari BoP untuk menggunakan hati nurani dan berpikir jernih. Menurutnya, penting untuk berusaha objektif dalam menilai.
“Dan di sinilah pentingnya berbagi tugas. Biarlah pemerintah dengan tugasnya. Dan kita dengan tugas kita pula. Ini poin penting. Jadi agar kita tidak mudah terjatuh pada kesalahan menilai. Apalagi nanti menyebabkan perpecahan di antara kita,” kata Zaitun.
Ia pun mengingatkan juga jejak sejarah bangsa Indonesia yang selalu membela kemerdekaan Palestina. Negara-negara Islam yang terlibat di dalam BoP pun mempunyai sejarah panjang dalam membela kemerdekaan Palestina.
“Kalau kita hanya menilai yang sekarang. Kita bisa keliru. Ini sejarah panjang. Kata Bung Karno, 'jasmerah'. Jangan lupakan sejarah. Maka supaya kita bisa tetap tidak terprovokasi,” terangnya.
Terpenting, lanjut dia, para pemuka agama atau ulama untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. Berkomunikasi memakai kepala dingin.
“Lalu kita mengambil kesimpulan bersama. Yang lebih maslahat bagi umat. Di mana pun mereka berada,” tuturnya.
Baca juga: Personel militer Indonesia akan ditempatkan di Gaza Selatan pada awal April
