Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pencapaian target sanitasi aman dengan dimulainya program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh pemerintahan setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, di Samarinda, Kamis, menegaskan bahwa capaian sanitasi di Bumi Etam saat ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang signifikan.
Berdasarkan data terbaru, cakupan sanitasi layak di Kaltim memang telah mencapai angka 87–88 persen. Namun, Sri menekankan bahwa fokus pemerintah kini harus bergeser dari sekadar "layak" menjadi "aman".
“Mandat kita bukan hanya sanitasi layak, tetapi sanitasi aman. Pertanyaannya, apakah capaian saat ini benar-benar aman dan berkelanjutan, ini tantangan besar yang harus kita jawab bersama,” ujar Sri Wahyuni saat membuka Kick Off Meeting PPSP) di Kantor Gubernur Kaltim.
Sri menyoroti kesenjangan data yang cukup tajam, di mana akses sanitasi aman di Kaltim baru menyentuh angka 3,7 persen.
Baca juga: Bappeda terima masukan Koalisi PRIMA hal perbaikan layanan sanitasi dasar
Kondisi ini menuntut langkah konkret, baik dalam perbaikan tata kelola maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Menurut dia, pembangunan infrastruktur fisik akan sia-sia tanpa sistem yang optimal dan perubahan perilaku masyarakat.
“Forum ini harus merumuskan langkah nyata untuk meningkatkan literasi sanitasi bahwa fungsi sanitasi bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga soal pemahaman dan perilaku hidup bersih masyarakat,” lanjutnya.
Meski dihadapkan pada tantangan penurunan pendapatan daerah, Pemprov Kaltim tetap menempatkan sektor sanitasi sebagai prioritas.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa pada tahun 2027 sanitasi akan menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
“Artinya, intervensi kebijakan terhadap sektor sanitasi akan terus menjadi fokus utama. Ini adalah sistem yang harus kita jaga bersama demi kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Dinkes Balikpapan dorong pelaku usaha kuliner penuhi sertifikasi higienis
Sebagai strategi percepatan, Sekda mendorong hadirnya penggerak di tingkat tapak (lapangan) untuk mengedukasi warga secara langsung. Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan pemahaman di seluruh level pemerintahan agar program berjalan efektif.
Sri meminta Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi untuk memperkuat sinergi dan menjalankan peran strategis mereka secara optimal.
“Pokja harus memiliki ikatan yang kuat. Dari kolaborasi inilah, percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang berkelanjutan di Kalimantan Timur dapat terwujud,” jelasnya.
