Samarinda (ANTARA) - Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam mempercepat program normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali air sebagai strategi utama penanganan banjir.
"Kami menggarap program untuk peninggian tanggul di Sungai Karang Mumus khususnya di Kelurahan Dadi Mulia itu. Insya Allah nanti pada 2026 sudah ada anggarannya," kata Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda Andri Rahmanto Wibowo, di Samarinda, Sabtu.
Menurut dia, uaya fisik tersebut krusial mengingat tingginya curah hujan dan pengaruh pasang surut air laut yang kerap memicu genangan di sejumlah titik vital ibu kota Kalimantan Timur.
BWS memastikan penanganan banjir dilakukan secara komprehensif mulai dari pengerukan sedimen hingga penguatan tebing sungai agar kapasitas tampung air meningkat signifikan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda turut membangun sistem drainase secara masif di kawasan perkotaan sepanjang tahun 2025.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Samarinda Darmadi menjelaskan bahwa konektivitas antarsaluran drainase terus diperbaiki agar aliran air hujan dapat segera masuk ke sungai utama tanpa hambatan.
Baca juga: Pemkab Penajam tata kawasan untuk tekan potensi banjir
Pembangunan kolam-kolam retensi juga menjadi prioritas pemerintah kota untuk menahan sementara debit air berlebih sebelum dialirkan secara terkendali ke pembuangan akhir.
Pengamat Hidro-Oseanografi Idris Mandang mengingatkan bahwa normalisasi sungai merupakan solusi jangka pendek yang harus diiringi dengan pembenahan lingkungan di kawasan hulu.
Topografi Samarinda yang hampir sejajar dengan muka air laut menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap fenomena backwater atau air balik saat air laut pasang bertemu debit hujan tinggi.
Laju sedimentasi yang mencapai jutaan ton per tahun dari aktivitas di hulu sungai menjadi tantangan berat yang mempercepat pendangkalan Sungai Mahakam dan anak sungainya.
Sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci keberhasilan dalam merekayasa sistem tata air yang adaptif terhadap perubahan bentang alam.
Masyarakat diharapkan mendukung upaya teknis pemerintah dengan menjaga kebersihan drainase dan tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai yang menghambat akses alat berat.
Baca juga: Kemenhut: Pelibatan gajah bersihkan puing utamakan kesejahteraan satwa
