Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menyebut aparatur kampung/desa merupakan arsitek pertama dalam pembangunan daerah, karena pembangunan daerah dimulai dari musyawarah perencanaan di tingkat kampung.
"Pembangunan tidak dimulai dari meja perencanaan di ibu kota kabupaten, tapi dari kampung-kampung, maka aparatur kampung bersama masyarakat adalah arsitek pertama pembangunan daerah," ujar Wakil Bupati (Wabup) Mahulu Suhuk di Ujoh Bilang, Jumat.
Di tingkat kampung, kata dia, selalu diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), kemudian dilanjutkan musyawarah tingkat kecamatan yang mengumpulkan semua usulan pembangunan dari masing-masing desa, lantas dilanjutkan musyawarah tingkat kabupaten.
Saat membuka Bimtek Coretax Perpajakan bagi Aparatur Pemerintah Kampung, Pelatihan PKK, Kader Posyandu, dan Kader KPM se- Mahulu yang berlangsung tiga hari pada Kamis-Sabtu (-4-6/12) di Samarinda, Wabup Suhuk mengatakan pemerintahan desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat.
Untuk itu ia mengajak kepala dan aparatur kampung hingga lembaga di tiap kampung memetakan potensi dan keunggulan masing-masing untuk direncanakan dalam pembangunan, karena kampung sebagai pusat aktivitas masyarakat, tentu lebih mengetahui apa saja yang bisa dikembangkan.
Terkait dengan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar, ia menyatakan tata kelola perpajakan merupakan indikator kedewasaan manajemen keuangan kampung, sehingga jika masih ada kendala, maka harus diselesaikan melalui pendampingan teknis.
"Mengelola dana kampung (dana desa) berarti memikul amanah negara dalam menjaga kepatuhan perpajakan, maka aparatur harus memahami sepenuhnya tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak," ujarnya.
Selain aspek keuangan dan perpajakan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader PKK, posyandu, dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai ujung tombak pelayanan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting.
"Kader merupakan garda terdepan yang mengetahui kondisi keluarga di kampung. Penguatan kapasitas mereka sangat menentukan kualitas kesehatan masyarakat dan keberhasilan penurunan angka stunting," ujarnya.
Untuk PKK, kata dia, perlu penguatan terhadap 10 Program Pokok PKK, sehingga program ini harus dilaksanakan secara terarah dan konsisten. Untuk kader posyandu, ia menekankan pentingnya pemenuhan enam standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
"Sementara kepada KPM, harus dilakukan peningkatan keakuratan data serta pendampingan intensif bagi keluarga berisiko stunting, karena data sangat penting dalam penanganan maupun pencegahan stunting," ujar Wabup Suhuk.
