Mahulu siapkan renstra 2025-2029 menuju pembangunan berkelanjutan

Renstra perangkat daerah masa periode 2025 - 2029 merupakan bagian penting dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahulu dalam periode yang sama

Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menyiapkan rencana strategis (renstra) perangkat daerah periode 2025 - 2029 untuk menuju pembangunan berkelanjutan pada semua sektor, baik pembangunan bidang sumber daya manusia, ekonomi, dan lainnya.

"Renstra perangkat daerah masa periode 2025 - 2029 merupakan bagian penting dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahulu dalam periode yang sama," ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso di Mahulu, Senin.

Hal ini penting, kata dia, karena RPJMD Mahulu menjadi arah pembangunan untuk lima tahun ke depan, yakni dengan visi daerah Mahulu Melaju, yang bermakna Kabupaten Mahakam Ulu Maju, Merata, dan Berkelanjutan.

Sedangkan sebagai upaya memperoleh renstra yang berkualitas, pihaknya melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) telah menggelar Sosialisasi Permenpan 89/2021 dan Pendampingan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029 pada Kamis pekan lalu.

Dari sosialisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan renstra berbasis data dengan indikator terukur, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta dilaksanakan melalui kolaborasi antar-perangkat daerah agar pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata ke masyarakat.

Terlebih, lanjutnya, renstra merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok instansi perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun, dalam rangka menerjemahkan visi dan misi kepala daerah.

"Setiap perangkat daerah tidak cukup hanya menyusun dokumen perencanaan secara administratif, tetapi harus mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil pembangunan yang bermuara pada kepentingan publik," katanya.

Ia melanjutkan keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi dari seberapa besar dampak dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Semua ini bisa tercapai harus diawali dari perencanaan yang baik, terukur, dan akuntabel. Untuk itu melalui sosialisasi ini ia terus mendorong para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat beserta jajaran, harus melakukan perencanaan secara matang.