Mahulu percepat penurunan stunting lewat mutu gizi

Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) mempercepat penurunan stunting lewat peningkatan kualitas kesehatan hingga mutu gizi bagi ibu dan anak, agar kaum ibu dapat melahirkan anak sehat, sedangkan baduta yang stunting bisa dipulihkan.

"Untuk itu, diperlukan perencanaan matang yang diikuti pelaksanaan konsisten di lapangan agar program yang dirancang benar-benar mendukung percepatan penurunan stunting, khususnya melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi," kata Wakil Bupati Mahulu Suhuk di Ujoh Bilang, Kaltim, Rabu.

Prevalensi stunting di Kabupaten Mahakam Ulu pada akhir Februari 2025 tercatat 13,7 persen, menurut data dari sistem aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Target yang ditetapkan pemda setempat saat ini menurunkan angka prevalensi menjadi 11 persen, sehingga dibutuhkan kerja keras dan konsistensi, serta melibatkan banyak sektor dalam percepatan penurunan stunting.

Saat membuka pra-musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam rangka percepatan penurunan stunting, ia menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang penyelarasan perencanaan pembangunan agar lebih terarah dalam penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan.

"Melalui forum pra musrenbang ini, saya berharap dapat menghasilkan perencanaan yang konkret, terukur, dan implementatif, sehingga pada akhir tahun ini dan 2027 kita dapat melihat hasil yang signifikan dalam percepatan penurunan stunting," ujarnya.

Ia mengatakan melalui perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi, sehingga generasi Mahulu dapat tumbuh lebih sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa depan.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di daerah, karena pelibatan banyak pihak mampu meringankan tugas.

Menurutnya, peran kecamatan dan pemerintah kampung juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan di lapangan, yakni melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.

Selain itu, pemantauan intensif dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target, sehingga jika ditemukan kelemahan dalam evaluasi, maka secepatnya bisa dilakukan perbaikan.

Baca juga: 15.594 orang terima program Genting Kaltim