Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menguatkan sistem peringatan dini dalam menghadapi ancaman banjir, terutama mengenai deteksi tinggi muka air di kawasan hulu sungai, saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Peristiwa banjir besar pada Mei 2024 lalu harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh pihak. Banjir akibat sungai meluap setelah hujan lebat ini memang peristiwa alam, namun peringatan dini harus dilakukan untuk meminimalisir dampak,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stephanus Madang di Mahulu, Rabu.
Peristiwa banjir tahun lalu, katanya, bukan sekadar catatan sejarah, tetapi peringatan penting bahwa hidup di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi membutuhkan sistem penanggulangan yang lebih kuat, terpadu, dan berbasis data ilmiah.
Saat itu, banjir awalnya melanda Kecamatan Long Apari (kawasan paling hulu Sungai Mahakam) pada 13 Mei 2025, kemudian air terus turun hingga banjir sampai di empat kecamatan lainnya pada 14-15 Mei 2025, sehingga hampir 70 persen kawasan Mahulu terdampak banjir.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem penanggulangan bencana yang terencana, terukur, dan berbasis data dalam perencanaan penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir di Mahulu.
Saat ini, Pemkab Mahulu telah memiliki kajian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), hasil kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dengan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.
Ia memberi apresiasi kepada tim dari ITN Malang yang telah menyelesaikan dokumen RPB sebagai peta jalan strategis kebencanaan daerah.
Dokumen RPB ini, katanya, merupakan cetak biru strategis dalam penanganan kebencanaan untuk lima tahun ke depan, sehingga dokumen ini harus menjadi rujukan utama bagi semua organisasi perangkat daerah terkait.
RPB untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana mulai dari aspek pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons darurat di tingkat desa dan komunitas.
RPB juga harus memuat mekanisme koordinasi yang cepat dan aktif dengan Kabupaten Kutai Barat (daerah di hilir Mahulu), termasuk pertukaran data tinggi muka air dan sistem peringatan dini agar daerah di hilir Mahulu juga bisa waspada.
"Perangkat daerah hendaknya segera menindaklanjuti dokumen RPB secara administratif dan regulatif. RPB ini harus segera disosialisasikan dan diintegrasikan ke dalam RPJM di kampung-kampung untuk pengurangan risiko bencana," katanya.
