Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Kementerian Pertanian RI tahun ini menyalurkan anggaran sebesar Rp47,49 miliar untuk membantu ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, agar ke depan mampu menyuplai kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggaran sebesar ini digunakan untuk optimalisasi lahan dalam berbagai bentuk baik berupa pengadaan maupun kegiatan, seperti pengadaan peralatan pertanian maupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani melalui sistem manajerial Brigade Pangan.
"Para Brigade Pangan telah menerima bantuan ini, maka saya minta mereka mempedomani tahapan yang telah ditetapkan kementan agar target ketahanan pangan tercapai," kata Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Selasa.
Lahan pertanian yang dilakukan optimalisasi tersebut seluas 2.392 hektare (ha), tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tenggarong, Marang Kayu, Samboja, dan Kecamatan Anggana.
Sedangkan total pendanaan yang sebesar Rp47,49 miliar, antara lain digunakan untuk peningkatan prasarana irigasi dan jalan pertanian sebesar Rp4,6 juta per hektare (ha) dengan total nilai Rp11 miliar yang dilakukan secara swakelola bersama Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang.
Kemudian untuk pengolahan lahan dengan pola bantuan pemerintah yang disalurkan ke rekening Brigade Pangan sebesar Rp900 juta per ha, untuk pembelian traktor roda empat sebanyak 12 unit, traktor roda 2 sebanyak 24 unit, rotavator 10 unit, drone sebanyak 12 unit.
Untuk pengadaan combine harvester sebanyak 13 unit, power therser 24 unit, mesin tanam padi sebanyak 33 unit, pompa irigasi 78 unit, kapur pertanian 4.784.000 kilogram, benih padi 95.689 kilogram, herbisida 16,744 liter, insektisida 7.176 liter, dan fungisida 4.784 liter.
“Pemkab Kukar bersama Dandim 0906/Kukar dan Dandim 0908/Bontang telah menyerahkan peralatan prasarana dan sarana untuk optimalisasi lahan, jadi saya minta dinas pertanian mengawal program pangan nasional di Kukar ini agar berjalan lancar,” kata bupati.
Ia juga minta Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar memfasilitasi diskusi kelompok antara petani dengan Bankaltimtara jika ada petani yang membutuhkan tambahan modal usaha, sehingga tidak ada alasan terkait dengan permodalan yang menjadi kendala.
