Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menggarap program internet gratis di desa-desa sebagai langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi pembangunan.
"Program ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung desa digital. Dengan adanya akses internet yang memadai, maka dapat mendorong kreativitas masyarakat desa, meningkatkan ekonomi, dan membuka peluang pengembangan potensi desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Puguh Harjanto di Samarinda, Selasa.
Ia mengungkapkan bahwa upaya itu bertujuan untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah desa di Kaltim.
Puguh menjelaskan bahwa dampak positif dari program internet gratis ini sangat luas, mencakup berbagai aspek pembangunan desa. Salah satu fokus utama adalah pengembangan ekonomi inklusif desa melalui berbagai skema, seperti desa wisata, desa ekspor, dan desa devisa.
Selain itu, program ini juga mendukung pembentukan koperasi desa merah putih sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi desa. Pihaknya menyadari bahwa akses internet sangat penting untuk membantu pengembangan ekonomi desa.
"Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk memperluas jangkauan internet di desa-desa, termasuk melalui program Creative Hub Desa yang diharapkan dapat menjembatani potensi ekonomi desa dengan pasar yang lebih luas," tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, pihaknya mengoptimalkan bantuan keuangan ke desa untuk mempercepat cakupan internet di semua desa, terutama yang terpencil.
"Kami menyadari bahwa luas wilayah desa tidak hanya terbatas pada kantor desa. Oleh karena itu, kami juga terus berupaya untuk mengembangkan akses internet di wilayah-wilayah yang masih blank spot," jelas Puguh.
Program bantuan keuangan ke desa menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat mempercepat digitalisasi desa. Pada 2025, program ini mengalokasikan dana sebesar Rp75 juta per desa.
Puguh juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 841 desa di Kaltim, dengan beberapa desa baru yang masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
