Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Intervensi stunting baik pencegahan maupun penanganan masih menjadi prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, dalam penggunaan anggaran 2025, karena daerah ini ingin generasi penerus tumbuh sehat dan memiliki daya saing di masa depan.
Dalam beberapa tahun terakhir Kukar fokus inetervensi stunting, dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai dalam penurunan stunting, yakni dari prevalensi 27,1 persen pada 2022, turun menjadi 17,6 persen pada 2023, dan prevalensi stunting turun lagi menjadi 14,6 persen pada 2024.
"Semua sepakat bahwa stunting merupakan masalah yang harus diatasi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka semua pihak terkait harus menguatkan sinergi dan kolaborasi menurunkan angka stunting," kata Sekretaris Kabupaten Kukar Sunggono di Tenggarong, Sabtu, (15/2).
Saat acara Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral Pemkab Kukar Anggaran 2025 sehari sebelumnya, Sunggono juga mengatakan bahwa penanganan stunting harus fokus mulai hulu hingga hilir, baik terkait kemiskinan, kesehatan, edukasi keluarga, dan lainnya, terutama pada hal yang berkaitan dengan asupan gizi.
Selain masalah stunting, hal lain juga menjadi perhatian Pemkab Kukar untuk fokus penggunaan anggaran 2025, antara lain berbagai hal yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Semua harus fokus pada evaluasi perencanaan lima sektor prioritas yaitu stunting, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan UMKM, karena telah menerima alokasi anggaran sektoral, namun masih ditemukan perbedaan dalam rincian anggaran pada tingkat sub-kegiatan,” katanya.
Ia menyatakan, acara Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral Daerah bukan sekadar proses administratif, tapi merupakan langkah fundamental dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, seluruh jajaran Pemkab Kukar harus memberikan perhatian penuh dan serius dalam menindaklanjuti kegiatan evaluasi tersebut, yakni segera menyampaikan anggaran yang sudah final dan pasti, agar setiap program dan kegiatan yang didanai benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Kecepatan dan ketepatan dalam memastikan anggaran yang sudah sinkron sangat penting untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan program kerja di tahun 2025,” kata Sunggono.
