Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur menyesuaikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
"Pemkot Balikpapan akan melakukan penyesuaian dulu," kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud seusai rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 Kota Balikpapan, Sabtu (8/2).
Rahmad menyampaikan pemerintah kota masih akan mungkin melakukan rasionalisasi dalam berbagai kegiatan menyusul penyesuaian dari instruksi tersebut.
"Beberapa program yang bersifat seremonial atau kegiatan sifatnya perlengkapan akan dirasionalisasi yang berujung pemangkasan," ujar dia.
Kendati demikian, Rahmad memastikan efisiensi di Kota Minyak tidak akan berdampak terhadap program-program prioritas seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara gratis dan program pendidikan seperti seragam sekolah gratis.
"Program-program prioritas tersebut tetap kami utamakan," ujarnya.
Pemerintah Kota Balikpapan, lanjutnya, juga tetap mengutamakan program-program yang berorientasi pada peningkatan layanan masyarakat seperti penyediaan air bersih dan perbaikan infrastruktur.
Menurut dia, program-program kebijakan pemerintah kota tetap berjalan untuk menciptakan Kota Balikpapan yang nyaman, aman dan kondusif.
Balikpapan juga akan memfokuskan diri menjadi kota lokasi Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE).
Bahkan, sejumlah agenda besar berskala nasional akan digelar di Balikpapan seperti National Investment Tourism Forum dan Balikpapan Fest, serta Hari Otonomi Daerah 2025.
Rahmad berharap, agenda-agenda nasional tersebut berdampak pada peningkatan nilai dan pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan serta dapat menghidupkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kami optimistis agenda itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota, meskipun di tengah efisiensi. Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai enam persen," tuturnya.
Sementara, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menambahkan badan legislatif menyusun kajian dengan Pemkot Balikpapan terkait program skala prioritas.
"Dampak efisiensi itu besar karena banyak program yang harus di kalahkan," ujar Alwi.
