Balikpapan (ANTARA) - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyampaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Balikpapan naik sebesar 6 persen pada awal tahun 2025.
"Dari dewan pengupahan Kota Balikpapan, besaran kenaikan Insya Allah sebesar 6 persen," kata Wali Kota Rahmad di Balikpapan, Selasa (17/12).
Ia mengatakan kenaikan UMK Kota Balikpapan sebesar 6 persen tersebut telah mengikuti acuan pusat, dalam hal ini arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiyanto.
"Kenaikan 6 persen itu, dari sebelumnya UMK Tahun 2024 Rp3,4 juta menjadi Rp3,7 juta," katanya.
Diakuinya bahwa kenaikan 6 persen itu, tentu saja ada pihak yang tidak puas, kendati demikian Pemkot Balikpapan memilih untuk mengikuti instruksi pemerintah pusat.
"Kami menginginkan UMK di Balikpapan tinggi, tapi kita juga harus mengacu instruksi pemerintah pusat," ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan tetap mengupayakan untuk meningkatkan UMK di Balikpapan dimana pihaknya akan mengusulkan kenaikan ke pusat.
"Bila dirasa kurang, nanti kami akan usulkan ke pemerintah pusat," ungkapnya.
Rahmad menekankan, namanya perusahaan wajib bayar karyawan sesuai UMK dan itu harus, bila ada yang tidak sesuai nanti di berikan teguran.
Sebelumnya, Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kaltim, pada tahun 2025.
"Penetapan UMP dan UMSP Kaltim ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang upah minimum 2025 dan sudah melalui rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi," jelas Akmal pekan lalu di Balikpapan.
Dia mengemukakan, bahwa keputusan tersebut juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/Κ.530/2024 tentang Penetapan UMP Kaltim 2025. Serta Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/Κ.531/2024 tentang Penetapan UMSP Kaltim 2025.
Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh sekaligus mendukung daya saing usaha di Kaltim. Kebijakan itu juga memastikan perlindungan yang adil bagi para pekerja, khususnya di sektor-sektor strategis.
Akmal melanjutkan, pada tahun 2025 UMP di Kaltim naik sekitar 6,5 persen, sedangkan UMSP ditentukan untuk sektor-sektor tertentu dengan karakteristik pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Dari kenaikan 6,5 persen itu, maka ujar Akmal untuk UMP Kaltim ditetapkan sebesar Rp 3.579.313,77, sedangkan UMSP Kaltim seperti sektor Perkebunan Sawit (KBLI Nomor 01262) Rp 3.633.003,48.
"Kemudian sektor Kehutanan (KBLI Nomor 022) Rp 3.650.900,05, sektor Batu Bara (KBLI Nomor 0510) Rp 3.722.486,32, dan sektor Minyak dan Gas (KBLI Nomor 06) Rp 3.758.279,46.
Akmal menuturkan, kenaikan UMP dan UMSP Kaltim 2025 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan akan dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025.
“Perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan, dilarang menurunkan atau mengurangi besaran upah,” ujarnya.
