Sekda Kaltim: Pengelolaan CSR harus berbasis kebutuhan masyarakat

Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsiblility (CSR) harus berbasis kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah.

Menurut dia, di Samarinda, Rabu, salah satu program prioritas Pemprov Kaltim yakni terkait penurunan angka stunting atau gagal pertumbuhan pada anak karena kurangnya asupan gizi.

Melalui dana CSR tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa membantu sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah dalam menekan angka stunting di daerah.

"Perusahaan bisa menyalurkan CSR-nya berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dinas terkait, poin pentingnya harus sejalan dengan program prioritas pemerintah," kata Sri Wahyuni saat membuka kegiatan "Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Kaltim-Kaltara Tahun 2024".

Sekda pun mengapresiasi kegiatan dalam upaya menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Bencana) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Benua Etam itu.

“Terima kasih dan apresiasi kepada BKKBN. Karena urusan keluarga berencana, penanganan stunting itu bukan hanya urusan BKKBN, tetapi ini juga tanggung jawab seluruh stakeholder. Kita semua punya tanggung jawab menekan dan mengatasi stunting,” kata Sri Wahyuni.

Menurut dia, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan menunjukkan bahwa mitra-mitra kerja pemerintah daerah sudah memberikan kontribusi untuk penanganan stunting baik di sektor hulu maupun hilirnya.

Ia berharap tanggung jawab sosial tidak hanya menggugurkan kewajiban perusahaan yang memang memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Kaltim dan regional.

Tapi, juga ini untuk membangun hubungan yang baik, investasi sosial dan budaya yang baik antara mitra kerja dengan masyarakat.

Sri Wahyuni juga berharap kolaborasi pemerintah dengan seluruh stakeholder dapat terus ditingkatkan untuk percepatan penurunan stunting dari sektor hulu dan hilirnya.

Termasuk, kerja sama yang telah terjalin baik antara Pemprov Kaltim dengan TNI dalam hal ini Kodam VI Mulawarman.

"Bagi Pemprov Kaltim, selain stunting, sudah sejak lama bekerja sama dengan TNI misalnya untuk pembangunan rumah layak huni. Lalu, sekarang dengan adanya program air bersih, kita berharap CSR perusahaan-perusahaan, untuk daerah-daerah remote yang kesulitan untuk sumber daya air bersih bisa bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman yang memiliki alat pendeteksi sumber air bersih dan membantu sanitasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pencegahan stunting," jelas Sri Wahyuni.