Pemkot Balikpapan komitmen tangani banjir

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan  melalui Pelaksana tugas (PLT) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Zulkifli mengatakan Pemerintah Kota Balikpapan terus berkomitmen menangani banjir yang kerap melanda Kota Balikpapan.

"Banjir di Balikpapan pada umumnya terjadi di Kawasan DAS atau Daerah Aliran Sungai, sehingga pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota berbasis DAS," katanya di Balikpapan,  Jumat (6/9).

Zulkifli  menyebutkan Kota Balikpapan memiliki delapan DAS. Dari keseluruhan DAS itu, Kota Balikpapan pada 2020 memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk menuntaskan sebanyak 88 titik banjir.

Masing-masing adalah DAS Somber 12 titik, DAS Wain 1 titik, Das Pandansari 4 titik, DAS Klandasan Kecil 9 titik, DAS Ampal 32 titik, DAS Lamaru-Solok Api 3 titik. Kemudian DAS Batakan-Manggar 14 titik, serta DAS Sepinggan 12 titik banjir.

Menurutnya ari 88 titik itu, sedikit demi sedikit sudah berhasil dikurangi atau menurun dari tahun demi tahun. Berdasarkan data emperik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan pada tahun 2021 titik banjir menjadi 79 titik.

"Di tahun 2022 tersisa 60 titik, 2023 menjadi 53 titik, dan di tahun ini menurut catatan Info Bencana Balikpapan terdapat 38 titik banjir," paparnya.

Dia mengemukakan, luas cakupan kawasan banjir tersebut adalah seluas 244 ha, dalam arti hanya 2,06% dari luasan kawasan permukiman di Kota Balikpapan yang memiliki luas 11.826 ha, atau hanya seluas 0,47% dari seluruh luas wilayah Kota Balikpapan 51.644 ha.

Zulkifli mengemukakan dalam hal ini penanganan banjir memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh konsistensi dari Pemerintahan dalam jangka panjang secara bertahap.

Selain itu, katanya penanggulangan banjir juga memerlukan dukungan kemampuan anggaran yang besar dalam membangun sarana dan prasarana serta bendungan pengendali banjir yang tertib penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan perilaku Masyarakat.

"Dari aspek anggaran kebutuhan untuk DAS prioritas saja memerlukan dana Rp2,6  triliun, khusus DAS Ampal yang memiliki sebaran titik banjir paling banyak 32 titik banjir.

Zulkifli  menjelaskan pengerjaan DAS Ampal tahun lalu pada titik banjir di Global Sport, Perumahan Wika dan Jalan MT. Hayono dengan dana Rp35 miliar, baru mencapai sekitar 9 persen dari rencana keseluruhan masterplan DAS Ampal.

 Lanjutnya, Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan langkah pengendalian banjir secara terencana dalam dokumen masterplan drainase tahun 2005, dan telah direvisi menyesuaikan dengan perkembangan tahun 2013 dan terakhir revisi masterplan tahun 2022.

Berdasarkan rekomendasi masterplan beberapa kegiatan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Balikpapan bebas banjir dimulai dari pembangunan beberapa segmen saluran drainase dengan memperlebar saluran mengacu pada dimensi saluran yang disusun dalam masterplan sebagai acuan dimensi minimum.

"Di tahun ini sedikitnya ada 20 program baik itu pengerjaan drainase, saluran primer maupun sekunder, peningkatan bendali, hingga pembangunan bendali," ujarnya.

Kemudian mempertahankan tampungan-tampungan air yang sudah ada, dengan pekerjaan revitalisasi bendali-bendali, Menambah tampungan baru dengan melakukan pembebasan lahan 10 hektar di bendali Ampal Hulu.

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan saluran drainase dan bendali, diantaranya pembangunan drainase Depsos atas dan bawah, normalisasi bendali Wonorejo yang dilaksanakan oleh SDA PUPR Provinsi Kaltim.

Berikutnya peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga dalam pemeliharaan saluran drainase, sehingga fungsi drainase menjadi maksimal diantaranya dengan kegiatan Padat Karya, Gaban (gerakan bersih saluran) dan Karya Bhakti TNI.

"Kegiatan normalisasi saluran baik yang dilakukan oleh UPT Drainase dan Boseem ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga, Pembangunan pintu air dengan sistem pompa - Pompa Saluran Primer Ampal," jelasnya Zulkifli .