Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya meningkatkan akses pendidikan di kawasan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan memaksimalkan sekolah berasrama.
"Langkah ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan di wilayah tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Sabtu.
Dia menyatakan bahwa pembangunan asrama khusus yang berlokasi dekat dengan sekolah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik minat orang tua agar memasukkan anak-anak mereka ke sekolah berasrama.
"Kami juga memberikan tunjangan pendidikan sebagai pemicu agar orang tua siswa lebih berminat," ujarnya.
Sri menambahkan bahwa akses pendidikan di daerah 3T sangat terbatas, sehingga membangun asrama di sejumlah sekolah yang sulit dijangkau menjadi solusi terbaik.
"Kami berharap hingga akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD), asrama dapat dibangun di salah satu SMA di daerah 3T," katanya.
Baca juga: Disdikbud Kaltim tingkatkan kompetensi guru wilayah 3T menyambut IKN
Komitmen Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T sejalan dengan visi-misi pemerintah provinsi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.
"Kami menggelontorkan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah di daerah 3T. Sesuai Sarana Kinerja Pegawai, sudah kami usulkan melalui Disdikbud guna penambahan untuk melengkapi tenaga pendidikan dan penambahan tunjangan," jelas Sri.
Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana di daerah 3T, dengan fokus pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Dengan begitu, sektor pendidikan dapat dimaksimalkan dan akses pendidikan yang masih menjadi masalah utama di Kaltim dapat teratasi.
Ke depan, Pemprov Kaltim juga akan melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Upaya ini diambil untuk mengatasi masih tingginya angka putus sekolah," ungkap Sri.
Dalam hal pemerataan pengelolaan anggaran pendidikan, Pemprov Kaltim telah melakukan upaya menyiapkan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan pemerintah provinsi.
Baca juga: Pemprov Kaltim minta peningkatan internet desa wilayah 3T
Pada tahun 2023, pemerintah telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sekolah di beberapa daerah tertentu, antara lain SMA Negeri 3 Loa Kulu di Desa Sungai Payang dan SMA Negeri 3 Kota Bangun di Kecamatan pemekaran Kota Bangun Darat.
Pada tahun 2024, pembangunan akan dilaksanakan termasuk di daerah terluar seperti SMA Negeri 9 Berau di Pulau Maratua. Sementara itu, pada tahun 2025 dialokasikan untuk pembangunan di SMA Negeri 3 Muara Kaman, SMA Negeri 3 Paser Balengkong, dan SMA Negeri 3 Long Ikis.
Secara khusus, pengalokasian anggaran pembebasan dan pengadaan lahan baru untuk pembangunan sekolah baru di Kabupaten/Kota juga menjadi perhatian pemerintah.
"Pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," jelas Sri.
