Pemprov Kaltim minta peningkatan internet desa wilayah 3T

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta peningkatan jaringan internet desa yang menjadi program penuntasan desa blankspot oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya di wilayah 3T yakni daerah Tertinggal, Terdepan dan Tertinggal.

Perwakilan Diskominfo Kaltim Bambang Kukilo di Samarinda, Rabu, menjelaskan saat melakukan audensi dengan Pemerintah Pusat, pihaknya menyampaikan sejumlah keluhan terkait program internet desa di wilayah Kaltim yang belum maksimal.

"Kami menyampaikan berbagai permasalahan internet desa, termasuk pemanfaatan tower yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)," ujar Bambang Kukilo.

Bambang menambahkan pihaknya juga menyampaikan rumusan rencana optimalisasi peningkatan dan pemanfaatan layanan telekomunikasi bersama BAKTI dan Kolaborasi program internet desa dalam meningkatkan kapasitas BUMDES.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Nanang Fatkhurrahman, yang mewakili Direktorat Layanan TI untuk Pemerintah BAKTI, beserta jajarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Sandi Kabupaten Mahakam Ulu Markus Wan menambahkan terdapat 20 Tower BTS yang dibangun oleh BAKTI pada tahun 2022, namun kualitasnya tidak memadai. Sinyal penuh tetapi tidak dapat digunakan.

Di samping itu, di Kecamatan Long Pangahai dan Long Apari, layanan telekomunikasi 4G masih belum memadai.

"Kami berharap kapasitas bandwidth tower BTS 4G BAKTI dapat ditingkatkan, migrasi sistem dari VSAT GEO ke jaringan fiber optik dilakukan, dan perawatan serta pemeliharaan dilakukan secara berkala," kata Markus.

Program Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah memberikan layanan internet di wilayah 3T melalui pembangunan tower BTS dan wilayah non3T dengan program 3435.

Nanang Fatkhurrahman menjelaskan penuntasan desa blankspot 4G di 3435 desa atau kelurahan di wilayah non-3T menjadi fokus kegiatan Direktorat Telekomunikasi sebagai komitmen Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sasarannya adalah untuk mendorong penyelenggara jaringan bergerak seluler melakukan usaha-usaha penuntasan desa blankspot 4G di 3435 desa atau kelurahan di wilayah Non-3T.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menangani blankspot dan sinyal lemah karena luasnya wilayah dan topografi yang sulit.

Ia berharap dengan melibatkan kerjasama antarpihak terkait, masalah tersebut dapat diselesaikan.

"Kami akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi layanan telekomunikasi melalui tower yang sudah dibangun, dan kami berharap dapat berkelanjutan melalui PIC2 di daerah. Selain itu ada kerja sama dengan Pemprov Kaltim dalam membina BUMDES melalui program internet desa,"tutup Nanang.