Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjalani penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kategori Provinsi Tahun 2024 yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando di Samarinda, Selasa, menjelaskan PPD merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.
"Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota, yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan dan inovasi pembangunan," kata Yusliando.
Kegiatan PPD ini sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Mulai tahun 2018 APN berubah nama menjadi PPD yang penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga pencapaian pelaksanaan pembangunan.
Dalam proses penilaian PPD Tahap II di Kaltim, tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi lapangan kepada jajaran pemprov.
Penilaian Tahap II wawancara dan verifikasi bertujuan memperoleh informasi dan konfirmasi dari stakeholders perencanaan pemerintah daerah (pemda) terkait pencapaian pembangunan, kualitas, dan proses penyusunan dokumen perencanaan, serta inovasi daerah.
Di hadapan jajaran tim penilai, Yusliando memaparkan terkait progres pembangunan Kaltim.
Prinsip pembangunan Kaltim tahun 2024-2026, kata dia, mengusung tema "Membangun Kaltim untuk Nusantara," sesuai dengan arah pembangunan Kaltim ke depan menyongsong keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Yusliando juga menyampaikan pencapaian pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial, pengentasan kemiskinan, dan pendapatan daerah.
"Kinerja perekonomian 2023 tumbuh sebesar 6,22 persen. Lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 dan tertinggi di regional Kalimantan, dan lebih tinggi dari tingkat nasional," ungkap Yusliando.
Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim, kata dia, juga terus membaik dan menunjukkan tren penurunan. Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,31 persen, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan lebih baik dari TPT nasional.
Selama tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kaltim pun mulai mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 2023 tingkat kemiskinan Kaltim menjadi 6,11 persen lebih baik dari nasional, pencapaian kinerja pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2023 mencapai 0,10 persen atau yang terbaik se-Indonesia.
Dalam penilaian tersebut, hadir para kepala perangkat daerah Pemprov Kaltim serta jajaran tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas yang hadir secara onsite dan virtual.
