Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualamin mengevaluasi penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) pada 2023 di tingkat provinsi.
"Untuk evaluasi tersebut penyakit ATM, kami bertemu dengan dinas kesehatan dari 10 kabupaten dan kota," kata Jaya di Samarinda, Rabu.
Menurutnya, penanggulangan ATM masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan nasional meski banyak kemajuan dicapai.
Ia mencontohkan Indonesia telah menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis sebelum kemerdekaan, atau pada era Hindia Belanda.
Berbagai kegiatan seperti Perkumpulan Centrale Vereniging Voor Tuberculose Bestrijding (CVT) yang dibentuk pada 1908, kemudian pada 1939 menghasilkan pendirian 15 sanatorium untuk perawatan pasien TB paru, sedangkan 20 consultatie bureaux yang memberi penyuluhan dan pengobatan.
"Demikian pula dengan Malaria. Komando Presiden Soekarno untuk pemberantasan Malaria pada 12 November 1959, ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional," ujar Jaya.
Terkait HIV-AIDS, Jaya mengatakan kasus HIV-AIDS pertama di Indonesia sudah ada di Rumah Sakit Islam Jakarta pada 1985. Tapi, Indonesia secara resmi melaporkan kasus itu di Bali ke WHO pada 1987. Indonesia pun jadi negara ke-13 Asia yang melaporkan AIDS.
"Untuk mendukung penanggulangan ATM, The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis dan Malaria (GF ATM) telah memberikan bantuan lebih dari 400 juta dolar AS sebagai bantuan pada 2021-2023. Penanggulangan tuberkulosis menjadi penerima dengan jumlah terbesar," katanya.
Pemangku kepentingan tingkat nasional, menurutnya, telah menetapkan konsensus untuk menentukan intervensi terhadap prioritas masalah. Masing-masing komponen penyakit telah menetapkan strategi dan rencana aksi untuk mengakhiri AIDS, Tuberkulosis dan Malaria pada 2030.
"Namun dalam sistem desentralisasi di Indonesia, upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan tidak secara otomatis memiliki kewenangan terhadap manajemen sumber daya bagi pelaksanaan di daerah," katanya.
Jaya mengatakan pelaksanaan strategi dan rencana aksi itu membutuhkan kepemimpinan serta manajemen program oleh Pemerintah Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan Evaluasi Penanggulangan ATM di Kalimantan Timur diharapkan menjadi forum berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam penanggulangan ATM di daerah.
"Kami juga berharap dapat memperkuat kemitraan antara Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) provinsi dan Adinkes Pusat bersama Kemendagri dan Kemenkes serta mitra lainnya dalam penanggulangan ATM," katanya. (Adv/Dinkes Kaltim)
