Balikpapan (ANTARA) - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyebutkan Bendungan Pengendali (Bendali) Ampal Hulu akan dibangun di atas lahan seluas 10 hektar yang terletak di kawasan Balikpapan Baru.
"Pembangunan Bendungan tersebut bertujuan untuk menampung volume air yang dapat mengalir ke daerah aliran sungai (DAS) Ampal," kata Rahmad saat meninjau lokasi bendali , Selasa (17/12).
Ia mengatakan, jika pembangunan bendali sudah terealisasi diharapkan bisa mengurangi potensi banjir yang kerap melanda kawasan yang dialiri oleh DAS Ampal.
"Konsepnya bendali itu akan menampung volume air dengan jumlah besar sebelum air itu mengalir di DAS Ampal," katanya.
Rahmad mengemukakan, untuk proyek bendali tersebut akan dibiayai melalui anggaran balai wilayah sungai (BWS) Kalimantan IV.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Rita Latif menambahkan proses pembebasan lahan 10 hektar itu sudah sesuai dengan penentuan lokasi atau penlok
Kemudian untuk Detail Engineering Design (DED) bendungan Ampal Hulu telah disusun oleh BWS wilayah IV.
"DED ini telah disusun oleh BWS wilayah IV sejak 2017 lalu," ungkapnya.
Menurutnya sudah 5 tahun berjalan DED itu tidak ada mengalami perubahan yang signifikan, dengan total nilai anggaran Rp 85 miliar.
"Kami berharap proses pengerjaan bisa segera dimulai," katanya.
Pelaksana tugas (PLT) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Zulkifli menambahkan penganan banjir memang merupakan komitmen dari Pemkot Balikpapan.
"Banjir di Balikpapan pada umumnya terjadi di Kawasan DAS atau Daerah Aliran Sungai, sehingga pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota berbasis DAS," katanya.
Adapun luas cakupan kawasan banjir tersebut adalah seluas 244 ha, dalam arti hanya 2,06 persen luasan kawasan permukiman di Kota Balikpapan yang memiliki luas 11.826 ha, atau hanya seluas 0,47 persen dari seluruh luas wilayah Kota Balikpapan 51.644 ha.
Menurut Zulkipli penanganan banjir memang tidak semudah membalik telapak tangan, butuh konsistensi dari pemerintahan dalam jangka panjang secara bertahap.
Selain itu, katanya penanggulangan banjir juga memerlukan dukungan kemampuan anggaran yang besar dalam membangun sarana dan prasarana serta bendungan pengendali banjir yang tertib penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan perilaku Masyarakat.
"Dari aspek anggaran kebutuhan untuk DAS prioritas saja memerlukan dana Rp2,6 triliun, khusus DAS Ampal yang memiliki sebaran titik banjir paling banyak 32 titik banjir.
Zulkifli menjelaskan pengerjaan DAS Ampal tahun lalu pada titik banjir di Global Sport, Perumahan Wika dan Jalan MT. Hayono dengan dana Rp35 miliar, baru mencapai sekitar 9 persen dari rencana keseluruhan masterplan DAS Ampal.
Lanjutnya, Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan langkah pengendalian banjir secara terencana dalam dokumen masterplan drainase tahun 2005, dan telah direvisi menyesuaikan dengan perkembangan tahun 2013 dan terakhir revisi masterplan tahun 2022.
Berdasarkan rekomendasi masterplan beberapa kegiatan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Balikpapan bebas banjir dimulai dari pembangunan beberapa segmen saluran drainase dengan memperlebar saluran mengacu pada dimensi saluran yang disusun dalam masterplan sebagai acuan dimensi minimum.
"Di tahun ini sedikitnya ada 20 program baik itu pengerjaan drainase, saluran primer maupun sekunder, peningkatan bendali, hingga pembangunan bendali," ujarnya.
