Samarinda (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memaparkan peningkatan mutu rumah sakit penyangga Ibu Kota Nusantara dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI.
"Kunjungan Komisi IX DPR RI ini untuk memastikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di Kaltim, terutama di IKN," ujar Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Selasa.
Fokus utama kunjungan DPR RI adalah meninjau pembangunan rumah sakit di IKN yang merupakan proyek Kementerian Kesehatan. Pembangunan rumah sakit di sekitar IKN membantu untuk memenuhi angka kecukupan tempat tidur rawat inap sesuai rasio penduduk di Kaltim.
Dijelaskan Jaya bahwa rasio tempat tidur rawat inap di Kaltim sudah di atas standar nasional. Standar nasional satu tempat tidur per 1.000 penduduk, sementara di Kaltim sudah mencapai 2,7.
"Beberapa daerah memang masih di bawah satu, tapi ditargetkan Desember 2024 sudah lebih karena ada pembangunan rumah sakit di beberapa wilayah, termasuk di Kutai Kartanegara dan empat rumah sakit di IKN," jelas Jaya.
Selain infrastruktur, Dinkes Kaltim juga memaparkan kepada Komisi IX DPR RI terkait upaya pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Jaya mengakui masih kurangnya dokter spesialis dan dokter umum yang bersedia ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Kami telah berkoordinasi dengan bidang sumber daya manusia kesehatan untuk memanfaatkan program penugasan khusus dokter. Dokter yang baru lulus, baik umum maupun spesialis, akan ditempatkan di daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan, seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Berau," papar Jaya.
Terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaya menyatakan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kaltim sudah mencapai universal health coverage. Namun, masih ada pekerjaan rumah untuk meningkatkan aktivasi kepesertaan.
"Kami telah berkoordinasi dengan DPR RI dan mereka meminta laporan agar bisa membantu mengatasi masalah ini," kata Jaya.
Jaya juga menyinggung potensi pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) sektor kesehatan. Pihaknya masih berkoordinasi dengan DPR RI karena selama ini belum optimal memanfaatkan DBH sektor kesehatan.
"Kami berharap setiap tahun bisa mendapat dukungan untuk program-program kesehatan di Kaltim," harapnya.
Dalam kunjungan Komisi IX DPR RI, Dinkes Kaltim juga membahas program inisiatif kesehatan yang telah disimulasikan, yaitu pemberian tes kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun.
Ada beberapa jenis tes kesehatan gratis yang diberikan. Untuk bayi baru lahir, Dinkes Kaltim memprogramkan mulai skrining sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Untuk usia 35 tahun ke atas, ada pemeriksaan darah rutin dan skrining hipertensi.
"Sementara untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal setiap tahun sekali," terang Jaya.
Dinkes Kaltim optimistis program-program tersebut dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan dan menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kaltim, termasuk untuk IKN.
