Samarinda (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengintensifkan strategi pencegahan dan promosi kesehatan secara menyeluruh sebagai respons atas temuan dugaan ratusan pria terindikasi HIV akibat hubungan sesama jenis (LSL) di Kabupaten Kutai Timur.
"Kami berupaya melibatkan berbagai pihak secara masif, mulai dari organisasi profesi, kader masyarakat, hingga pihak sekolah, untuk menekan potensi penyebaran kasus ini," ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim Fit Nawati di Samarinda, Kamis.
Langkah ini diambil menyusul laporan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Kutai Timur yang tengah mendampingi 422 orang terindikasi HIV/AIDS.
Mayoritas kasus tersebut teridentifikasi pada kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) yang pola penyebarannya sulit dideteksi, karena sebagian besar pelaku memiliki istri dan anak.
"Kami terus menggandeng lintas sektor, termasuk perusahaan dengan mobilitas karyawan tinggi, untuk melakukan sosialisasi intensif di lingkungan kerja," kata Fit Nawati.
Pendekatan kepada generasi muda juga dilakukan pihaknya melalui Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah yang bersinergi dengan BKKBN.
Edukasi tersebut, lanjut dia, mencakup penyampaian informasi vital mengenai kesehatan reproduksi remaja, bahaya penggunaan NAPZA, serta risiko hubungan seksual berisiko.
Pihaknya juga mengoptimalkan peran tim promosi kesehatan untuk menyebarluaskan informasi terbaru mengenai penyakit menular prioritas melalui berbagai kanal media.
"Pelibatan kader posyandu, PKK, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi ujung tombak strategi karena kedekatan personal mereka dengan masyarakat di tingkat tapak," kata dia.
Fit Nawati menekankan fokus utama pemerintah adalah memperkuat upaya promotif dan preventif mengingat biaya pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan anggaran pengobatan kuratif.
Jejaring kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain terus diperluas karena kompleksitas masalah kesehatan sosial ini tidak dapat diselesaikan oleh institusi kesehatan semata.
"Terkait sinkronisasi data kasus terbaru, Dinas Kesehatan provinsi saat ini masih melakukan proses validasi ketat terhadap laporan berjenjang dari kabupaten dan kota," kata Fit Nawati.
