Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat di daerah itu berjumlah 42.321 orang.
"Jumlah pekerja bersertifikat tersebut masih cukup jauh dengan data jumlah pekerja konstruksi secara keseluruhan yang berjumlah 105.395 orang," katanya di Samarinda, Rabu.
Mengacu data pekerja tersebut, lanjut pria yang disapa Nanda itu, telah terjadi ketimpangan yang signifikan pekerja konstruksi yang bersertifikat yakni sebesar 58,90 persen.
Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor sempat memberikan pesan terkait pentingnya peningkatan tenaga kerja profesional karena industri jasa konstruksi memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan di Indonesia.
Menurut Gubernur Isran, di Kaltim sektor jasa konstruksi menjadi penggerak ekonomi nomor tiga, setelah sektor pertambangan dan industri pengolahan.
“Apalagi pembangunan IKN sudah mulai berjalan, tentu dibutuhkan tenaga konstruksi yang kompeten sesuai keahliannya,” pesan Isran Noor.
Aji Fitra Firnanda mengungkapkan guna mengejar ketimpangan yang cukup besar dalam penyediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, pihaknya telah mengadakan sejumlah kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli sebanyak 514 orang.
“Kita adakan sebanyak 18 kelas di beberapa daerah di Kaltim,” imbuhnya.
Untuk tingkat asessor, diadakan pelatihan 3 kelas dengan jumlah peserta total sebanyak 144 orang.
Tidak hanya itu, Dinas PUPR Kaltim pada tahun 2024 untuk pertama kalinya akan mengalokasikan bantuan keuangan spesifik pada kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.
Bantuan tersebut, lanjut Nanda, diperuntukkan pada pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi/analis dan operator (terampil) yaitu, Samarinda, Bontang, Paser, Kutim, Berau dan Mahulu dengan nilai sebesar Rp8,913 miliar.
"Kami menargetkan sebanyak 1.775 orang tenaga konstruksi di daerah bersertifikat pada tahun 2024," tutup Nanda
