Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan nilai tambah ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim) dari Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) mencapai sekitar Rp25 triliun sejak 2017 hingga 2023.
"Karena itulah, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan dan mempercepat program PTSL hingga tahun 2024," ujar Hadi Tjahjanto usai menyerahkan 12 sertipikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat.
Ia mengatakan target yang ingin dicapai adalah realisasi PTSL untuk 126 juta bidang, dengan harapan mendekati jumlah dalam penerbitan sertipikat.
Lanjutnya, adapun targetnya mencapai 2,2 juta bidang, dan sudah selesai sekitar 75 persen, jadi tinggal persentase yang kecil masih diselesaikan.
"Dampak positif dari program PTSL sangat terasa, terutama dalam sektor ekonomi," kata Hadi Tjahjanto
Dikemukakannya saat ini baru terdaftar 105,2 juta bidang dari keseluruhan target, dan dampak ekonominya sudah begitu besar.
Menurut Hadi Tjahjanto, jika program PTSL berhasil diimplementasikan di seluruh Indonesia, potensi dampak ekonomi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 5.574 triliun rupiah.
"Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengejar target tersebut," tandasnya.
Selain program PTSL, pihaknya juga berencana untuk meningkatkan perekonomian melalui program redistribusi tanah dari tanah-tanah telantar untuk masyarakat. Harapannya, kombinasi dari kedua program tersebut akan terus memacu pertumbuhan ekonomi.
Hadi Tjahjanto mengakui pentingnya turun ke lapangan untuk melihat secara langsung permasalahan yang ada dan dapat memberikan keputusan bersama dengan pihak terkait.
"Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga dan kementerian lainnya juga menjadi kunci penting dalam kesuksesan pelaksanaan program PTSL dan program lainnya yang berhubungan dengan tata ruang dan pertanahan," katanya.
Hadir dalam penyerahan sertifikat itu diantaranya Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur Asnaedi beserta jajaran.
