Pemprov Kaltim pantau perkembangan politik daerah

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus melakukan pemantauan atas perkembangan politik di daerah, terutama pada masa triwulan I tahun 2023.

“Dalam memantapkan kesuksesan pemilu serentak pada tahun 2024, maka penting dilakukan pemantauan atas perkembangan politik di daerah,” ujar Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan  di Samarinda, Minggu.

Dikemukakannya, pemantauan tersebut  dimaksudkan untuk melakukan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan politik di daerah.

Hal itu supaya diperoleh data dan informasi  yang tepat dan akurat, sebagai bahan evaluasi dalam tata kelola pelaporan secara teknis dan non teknis.

“Pemantauan itu bertujuan untuk menyikapi isu-isu politik yang berkembang di tengah masyarakat,” ucap Firdaus.

Pihaknya juga memastikan agar pemerintah daerah di sepuluh kabupaten/kota telah memberikan dukungan untuk kesuksesan pemilu serentak tahun 2024.

Firdaus juga menambahkan, pada Kamis (6/4) lalu pihaknya sudah menggelar rapat membahas persiapan kompilasi data dan info dukungan kesiapan pemilu 2024 bersama stakeholder terkait.

Lebih lanjut ia mengatakan, rapat tersebut merupakan tidak lanjut dari kebijakan dan arah dari program kerja pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dimana salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 "Kesimpulan rapat kemarin, nanti akan dituangkan di sistem informasi dan dipantau apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui informasi yang merupakan perkembangan dari beberapa aplikasi yang telah dibuat," pungkasnya.

Rapat Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Triwulan I 2023 pada Kamis lalu, dipimpin Kabid Poldagri Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, dihadiri Ketua KPU Kaltim Rusdiansyah, Kabid IKP dan Kehumasan Irene Yuriantini serta diikuti beberapa perangkat daerah Kaltim.