Samarinda (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur menerangkan bahwa jalur menggunakan kapal sungai menjadi solusi yang lebih efektif untuk mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kutai Barat Mahakam Ulu hingga beberapa titik di Kutai Timur yang kesulitan menggunakan akses jalur darat.
"Salah satu tugas pemerintah adalah memastikan logistik pilkada sampai di TPS," kata Plh. Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan di Samarinda, Kamis.
Berdasarkan pemetaan KPU, kata dia, ada beberapa TPS di Kutai Barat Mahakam Ulu, bahkan ada juga di Kutai Timur yang rawan dijangkau
Untuk itu, pemerintah provinsi setempat mendukung penuh distribusi logistik melalui jalur sungai, sebagaimana hasil dari peninjauan beberapa gudang logistik KPU di sejumlah kabupaten/kota.
Firdaus mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memanfaatkan sarana TNI dari angkatan laut untuk menggunakan jalur sungai. Sinergi forkopimda ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan pilkada.
"Jadwal distribusi logistik ke PPK adalah H-2, sedangkan ke PPS H-1. Logistik harus sampai di TPS paling lambat malam sebelum 27 November," ujar Firdaus.
Saat ini, lanjut dia, logistik pilkada masih berada di gudang KPU kabupaten/kota masing-masing untuk dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan lurah guna memudahkan saat distribusi.
"Dari hasil peninjauan kami, Balikpapan dan PPU masih melakukan pelipatan surat suara. Samarinda menjadi yang pertama menyelesaikan pelipatan," imbuhnya.
Terkait dengan informasi kekurangan 3.000 surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan 2.000 surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda berdasarkan peninjauan gudang logistik KPU Kota Samarinda, Firdaus menyebutkan bahwa KPU Kota Samarinda telah sigap menjemput bola langsung ke penyedia untuk melengkapi kekurangan tersebut.
Selain itu, Kesbangpol Kaltim terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada 2024 dengan sejumlah program, di antaranya sosialisasi bagi pemilih milenial sampai generasi Z, Pekan Bhineka Sakti, pemutaran film pendek tentang pilkada damai, hingga jalan sehat yang dipadukan edukasi politik cerdas kepada masyarakat luas berkolaborasi dengan penyelenggara pilkada.
Menurut Firdaus, masyarakat berperan penting mengawasi pemilu secara partisipatif, termasuk upaya secara aktif melaporkan pelanggaran selama pesta demokrasi.
"Sebagai warga negara yang baik, mari jadikan pemilu sebagai pesta demokrasi yang aman dan damai. Jadikan Pilkada 2024 untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Jangan mudah terprovokasi dan tetap menjalankan keberagaman dengan aman," kata Firdaus.
Firdaus menekankan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan bagian penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pilkada sebagai momentum penting bagi Kaltim, pilkada tidak hanya memilih calon pemimpin di daerah, tetapi ada hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk menjaga wilayah demokrasi.
