TPPS Paser gelar audit kasus stunting balita

Paser (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Paser menggelar rapat audit kasus stunting  balita di daerah itu dalam rangka upaya pencegahan dan penurunan kasus yang berlangsung di pendopo kabupaten.

"Rapat audit dalam rangka identifikasi penyebab kasus stunting, dan bagaimana upaya pencegahan dan penurunan kasus," kata Sekretaris TPPS Paser, Amir Faisol

Rapat yang dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra itu Romif Erwinadi dihadiri perangkat daerah terkait, puskesmas, tim pakar dari dokter spesialis anak, dokter kebidanan dan kandungan, psikolog serta tim penggerak PKK. 

Ia berharap peran desa untuk pencegahan dan penurunan kasus bisa mengalokasikan anggaran melalui APBDes.

Menurutnya, berdasarkan Survei Status Gizi tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus stunting di Kabupaten Paser sebanyak 22,5 persen dari 50 ribu balita.

Amir  mengemukakan, pada awal 2023, tim survei gizi dari Kemenkes dijadwalkan kembali melakukan survei untuk angka kasus stunting tahun 2022.

"Tahun 2022 target turun jadi 19 persen," katanya.

TPPS Paser menargetkan pada tahun 2023, kasus stunting  turun menjadi 16 persen. Kemudian di tahun 2024 kembali ditargetkan turun  menjadi 15 persen.Target nasional diseluruh daerah mampu menurunkan 15 persen  kasus stunting.

Amir berharap dari rapat  tersebut, masing-masing perangkat daerah bisa menjalankan program masing-masing dalam rangka penurunan kasus stunting.

Misalnya, sebut Amir, Dinas Ketahanan Pangan dengan programnya 'Pangan Lestari', yang mewajibkan keluarga menanam sayuran untuk dikonsumsi. Kemudian  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang membangun sarana air bersih di wilayah rawan stunting.

"Masukan peserta rapat agar sosialisasi seperti ini rutin dilaksanakan. Kemudian adanya kepastian anggaran dari dana desa supaya membantu penurunan kasus. Mereka  juga berharap ada keterkaitan program masing-masing instansi untuk menurunkan kasus stunting," paparnya. 

Amir menambahkan, hasil audit berupa rekomendasi bagi perangkat daerah terkait guna menjalankan program berkaitan dengan upaya penurunan kasus stunting.