Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan akan mempertahankan pegawai honorer atau non ASN di lingkungan Pemprov Kaltim karena tak ingin pengangguran bertambah khususnya di masa sulit pandemi COVID-19.
"Gubernur tidak mau pengangguran di Kaltim bertambah sementara akibat COVID-19 banyak ASN yang wafat terutama guru dan tenaga kesehatan. Di sisi lain untuk penerimaan calon ASN maupun PPPK masih terbatas," ungkap Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim M Syafranuddin di Samarinda, Senin.
Ia mengatakan jika semua pegawai honorer atau non ASN dihapuskan, dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan publik.
Dikemukakannya dalam beberapa tahun terakhir akibat moratorium penerimaan ASN, sejumlah jabatan ASN yang kosong diisi dengan pegawai non ASN seperti di RSU AWS Samarinda, UPTD Terminal, UPTD Panti Asuhan, PPL Pertanian dan sejumlah jabatan lainnya.
"Jika jabatan ini dihentikan karena pegawai non ASN diberhentikan, bagaimana layanan kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, Gubernur Kaltim Isran Noor mempertimbangkan hal tersebut , selain itu juga banyak pegawai ASN yang memasuki purna tugas atau meninggal setiap tahunnya.
Lanjut Syafranuddin yang akrab disapa Ivan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, ASN yang sudah menuntaskan masa pengabdian sebagai abdi negara rata-rata mencapai 400 orang , sehingga dalam empat tahun terakhir sudah mencapai 1.600 orang.
"Bandingkan dengan kuota penerimaan ASN sangat jauh sekitar 250 orang setiap tahun dan baru dilakukan dalam dua tahun terakhir," jelasnya.
Ivan menambahkan, Gubernur Kaltim Isran Noor akan melakukan komunikasi dengan Kemenpan RI dan BKN serta membawa data-data lengkap termasuk ABK, Analisis jabatan serta kondisi ASN Pemprov Kaltim untuk mempertahankan pegawai honorer di lingkup Pemprov Kaltim.
