Samarinda (ANTARA) - Para perempuan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan berkontribusi dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke provinsi ini pada 2024.
"Perempuan Kaltim hendaknya dapat memberikan kontribusi berbagai pembangunan yang berkaitan dengan pemindahan IKN baru," ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Selasa.
Kontribusi nyata tidak hanya dalam pemindahan IKN, tapi juga saat IKN benar-benar pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang dimulai dari 2024.
Berbagai bidang pembangunan yang dapat disumbang oleh perempuan Kaltim antara lain bidang politik, sosial, pendidikan, bahkan bidang ekonomi melalui inovasi produk dari UMKM yang banyak dijalankan kaum perempuan di Kaltim.
Saat ini, lanjutnya, Kaltim berada dalam masa bonus demografi, ditandai dari 70,28 persen jumlah penduduknya yang masih berada di usai produktif, termasuk di dalamnya banyak penduduk perempuan usia produktif.
"Berbagai potensi dan bonus demografi usia produktif, khususnya kaum perempuan seharusnya menjadi modal kemajuan pembangunan daerah yang selaras dengan strategi pembangunan, terutama untuk mengurangi kesenjangan gender di Kaltim," tuturnya.
Hal ini dikatakan Soraya saat Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim yang mengusung tema "Perempuan Kaltim Maju Bersama Menuju Kaltim Berdaulat". Acara ini berlangsung di Hotel Aston Samarinda.
Ia juga mengatakan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang berada pada peringkat tiga dari 34 provinsi, di bawah DKI Jakarta dan Jogjakarta, menunjukkan bahwa SDM Kaltim termasuk unggul.
"Capaian IPM di peringkat tiga nasional ini memberikan gambaran bahwa SDM Kaltim akan mampu menjadi tuan rumah aktif, sehingga harus aktif menuju IKN yang ramah bagi perempuan dan anak," ujar Soraya.
Menurutnya, perempuan yang berkualitas akan mudah mendapatkan akses sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan, dapat mengambil manfaat, sekaligus menjadi kontrol dari pemindahan dan pembangunan IKN baru.
