"Saya ingin contoh yang ada di Morowali itu bisa 'dicopy' untuk produk-produk bahan mentah yang selama ini kita ekspor," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.
Dia mengangkat salah satu contoh investasi industri berorientasi ekspor di bidang pertambangan yakni bauksit di Morowali, Sulawesi Tengah.
Presiden mengatakan, industri pengolahan bauksit di Morowali dapat menjadi model bagi industri-industri lain, baik menggandeng BUMN maupun perusahaan swasta untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau pun bahan jadi.
Kemudian contoh kedua yang diungkap Presiden yakni industri petrokimia di Gresik, Jawa Timur. Jokowi menilai potensi pengembangan industri petrokimia begitu besar.
Dia berharap dengan pengembangan industri itu dapat menekan impor kebutuhan bahan bakar minyak.
"Kemudian tolong dilihat barang-barang yang masih kita impor. Ini agar dicarikan industri yang bisa memproduksi sehingga subtitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan, termasuk di dalamnya kaya petrokimia, kilang minyak, juga saya kira bisa. Tolong ini betul-betul dikawal agar kita bisa segera mengejar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," ujarnya.
Presiden juga menekankan upaya peningkatan produksi minyak serta implementasi kebijakan energi baru terbarukan dapat dipercepat melalui industri tersebut.
Terkait hal itu, Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya dapat berkontribusi terkait dengan harapan presdien tersebut, dengan terus mendorong investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur.
Dalam kunjungan kerja Wagub Kaltim Hadi Mulyadi meninjau (KEK MBTK) beberapa waktu lalu sempat membahas berbagai hal terkait kendala-kendala dan keberhasilan yang sudah diperoleh sesudah diresmikannya KEK MBTK oleh Presiden RI Joko Widodo.
Direktur Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Agus Dwitarto menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi pihaknya adalah kubutuhan listrik yang masih kurang sekitar 60 megawatt (MW).
Dari kebutuhan total untuk industri sebesar 90 MW, saat ini baru tersedia 30 MW, sementara ini solusi yang diberikan oleh Pemprov yakni berkoordinasi dengan PLN Sistem Jaringan Mahakam untuk menutupi kekurangan tersebut.
Atas dasar itu, maka peluang investasi dibdaing kelistrikan cukup terbuka di KEK MBTK, diakui saat ini sudah ada lima perusahaan yang bekerja sama untuk investasi di KEK MBTK.
"Komitmen invenstasi kerja sama dari badan usaha milik daerah provinsi ataupun kabupaten ada lima perusahaan yakni PT Tech Oil International, PT Banda Alam Raya, PT Serius Alfa Telkom, PT Kaltim Kilang Continental dan PT Anugrah Energitama," kata Agus.
Pada tahap awal, perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan peninjauan lapangan tapi pada prinsipnya perusahaan dimaksud antusias dan serius melakukan investasi di KEK MBTK.
Agus menambahkan pihaknya sudah bermitra dan memiliki kontrak dengan PT Bima selama 25 tahun, Papua Nugini selama 40 tahun, PT Pertamina dan PT Petrokimia Grup. Sehingga nantinya CPO yang dihasilkan oleh KEK MBTK bakal terbeli habis oleh perusahaan dimaksud.
Wagub Hadi Mulyadi mendukung sepenuhnya hal-hal baik terkait invenstasi di KEK MBTK, namun untuk mendukung peluang dimaksud potensi perkebunan yang ada harus terus ditingkatkan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kutim.
Bersamaan dengan KEK MBTK Jokowi saat itu meresmikan KEK Bitung di Sulawesi Utara dan KEK Morotai di Maluku yang ditargetkan dapat menarik investasi hingga Rp110 triliun dan bisa menyerap 120.000 tenaga kerja.
"Kita berharap dengan adanya KEK, industri pengolahan dan industri lainnya bisa berkembang di dalam negeri. Sehingga kita tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah, melainkan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Selain itu, lapangan pekerjaan juga diharapkan terbuka seluas-luasnya," ujar Presiden Jokowi saat meresmikan tiga KEK di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara (1/4/2019).
Dengan peresmian 3 KEK ini, maka KEK yang telah beroperasi genap menjadi 10 KEK. Dua KEK lainnya yakni KEK Sorong dan KEK Tanjung Api-Api ditargetkan untuk beroperasi pada semester I 2019.
Pemerintah menyelenggarakan pembangunan dengan mendorong kebijakan pembangunan kewilayahan, hal itu dilakukan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Kebijakan tersebut bertujuan utama untuk meningkatkan investasi, mempercepat pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa dan meningkatkan daya saing ekonomi.
KEK MBTK memiliki kegiatan utama industri pengolahan kelapa sawit, industri energi, dan logistik dibangun di area seluas 557,34 ha.
KEK MBTK ditargetkan mampu menarik investasi sebesar Rp37,71 triliun, dengan investasi tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi wilayah serta menyerap tenaga kerja paling tidak sebesar 55.700 tenaga kerja.
KEK MBTK diproyeksikan berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp4,67 triliun pada 2025.
KEK MBTK telah mendatangkan beberapa investor dengan total komitmen investasi sebesar Rp995 miliar diantaranya adalah Kilang Kaltim Continental yang bergerak di bidang bisnis refinery BBM dengan komitmen investasi sebesar Rp945 miliar dan Anugerah Energitama yang bergerak di bidang bisnis tangki timbun dengan komitmen investasi sebesar Rp50 miliar.
Keberadaan tiga KEK termasuk KEK MBTK akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia kerena berada di lokasi yang sangat strategis yaitu dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional ke dan dari Asia Pasifik.
Selain itu, ketiganya merupakan jalur migrasi ikan tuna sehingga melimpah dengan bahan baku bagi industri perikanan.
Peluang investasi yang saat cukup terbuka yakni pembangunan listrik di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kecamatan Kaliorang.
Kebutuhan investasi listrik pada tahap awal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi bagian MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) ini diperkirakan bisa mencapai Rp 649,6 miliar.
Pemprov Kaltim melalui perusahaan daerah ketenagalistrikan bersama Bupati Kutai Timur Ismunandar menggelar pertemuan terkait paparan tentang Pengajuan Peta Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Lisrik di KEK Maloy.
"Biar cepat beroperasi prioritaskan kawasan inti KIPI Maloy I seluas 1.007,08 hektare, bila sudah berjalan bisa dikembangkan ke kawasan KIPI Maloy II seluas 4.288,20 hektare," kata Ismu.
Direktur Perusda Kelistrikan Kaltim Abdurrahman menjelaskan, kebutuhan listrik di KIPI Maloy yang disusun oleh DED Maloy beserta Bappeda Provinsi Kaltim mencapai 60,85 kVA.
Dengan cakupan kebutuhan industri sebesar 55,50 kVA, infrastruktur 4,12 kVA, fasilitas umum 0,79 kVA dan fasilitas pendukung sebesar 0,44 kVA.
Nanti rencananya ada pembangunan beberapa sistem pembangkit karena Maloy merupakan kawasan industri, sehingga listrik tidak boleh mati.
Jadi nanti ada PLTU dengan kapasitas 2×100 MW investasinya diperkirakan Rp405 miliar, ada PLTBm (biomas) kapasitas 5×1 MW dengan investasi sebesar Rp168,7 miliar yang menggunakan cangkang kelapa sawit maupun pome (limbah cair) serta tenaga diesel untuk backup industri kapasitas 10×1 MW nilai investasinya ditaksir Rp26,89 miliar.
Sedangkan untuk jaringan dan transmisi diestimasikan membutuhkan biaya sebesar Rp49 miliar, Perusda Ketenagalistrikan Kaltim sebagai pemilik wilayah usaha akan bekerja sama dengan investor.
Kemudian investor tersebut yang membangun setelah itu penjualan listrik dilakukan melalui pembicaraan dengan pihak pemerintah atau PT PLN dan kerja sama seperti itu pernah dilakukan di wilayah usaha Kariangau.
"Di Kaltim baru satu, yakni di Kariangau Balikpapan. Jadi pelaku industri setempat membeli listrik yang dibangun oleh investor bersama Perusda Kelistrikan Kaltim," ujar Abdurrahman.
