Samarinda (ANTARA) - Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim Yahya Anja mempertanyakan beberapa poin terkait masalah infrastruktur, pariwisata, kemiskinan dan restribusi, pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
Pernyataan ini disampaikan Yahya saat menyampaikan Pemandangan Umum fraksinya atas LKPj Gubernur Kaltim tersebut, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, serta dihadiri Asisten I Setda Provinsi Kaltim Bere Ali, mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor.
Disampaikan Yahya bahwa tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai enam tujuan yang salah satunya adalah menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas, dimana pembangunan infrastruktur ini diharapkan sebagai upaya pertumbuhan ekonomi.
Seperti ketahui Tahun 2018 adalah tahun terakhir rangkaian MYC pembangunan insfrastruktur dasar di Kalimantan Timur, seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda, bandara dan Jembatan Mahakam IV atau jembatan kembar.
Namun dari beberapa infrastruktur dasar ini sampai sekarang masih belum dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum, dan penganggaran secara MYC sudah berakhir di Tahun 2018.
"Oleh karena itu, kami, dari Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan tentang kondisi terakhir dari Jalan tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Mahakan IV yang belum juga selesai dan dapat dirasakan outputnya oleh masyarakat. Kami juga meminta penjelasan tentang bagaimana skema penanggaran menghadapi kendala dalam proyek-proyek MYC yang belum tuntas,"ucap Yahya.
Yahya melanjutkan, dalam LKPj Gubernur Kaltim tertulis capaian atau realisasi angka tingkat kemiskinan 6,03 persen dari target 6,00 persen. Dalam data BPS disebutkan angka tingkat kemiskinan mencapai 222.390 orang, dan pada Tahun 2017 berjumlah 218.670, hal ini berarti terdapat peningkatan 3.720 orang.
Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2018 sebesar 6,60 persen, atau sebesar 114.313 orang.
"Terkait hal itu kami mempertanyakan bagaimanakah hubungan korelasional antara pencapaian pengurangan kemiskinan dengan pencapaian jumlah rumah tangga sejahtera. Bagaimana pula dengan daya beli masyarakat dan kemampuan ekonomi yang kompetitif dengan pengurangan angka kemiskinan termaksud dalam kaitanya dengan lapangan kerja dan angkatan kerjanya,"imbuhnya.
Terkait Sektor Pariwisata, sambung Yahya, disebutkan sebagai sektor primadona dalam menghasilkan devisa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
Terkait hal itu, Fraksi Partai Demokrat juga meminta penjelasan tentang langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan PAD melalui Sektor Pariwisata.
Sementara itu, berkaitan dengan realisasi retribusi apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 13,79 persen.
Namun di dalam kenaikan tersebut terdapat penurunan dua jenis retribusi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Retribusi Jasa Umum yang mengalami penurunan 5,95 persen dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 10,10 persen, dalam rangka peningkatan pendapatan PAD.
"Berkaitan dengan itu pula, Fraksi Partai Demokrat meminta penyebab menurunya pendapatan dua jenis retribusi tersebut dan bagaimanakah strategi kedepanya untuk menjaga kekonsistensian pendapatan retribusi tersebut. Dari semua yang kami pertanyakan kami mohon agar pemerintah dapat memberikan jawaban tertulis yang disampaikan pada paripurna selanjutnya," kata Yahya.
