Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Wibowo Handoko meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera menggenjot belanja anggaran.
Hal ini dikarenakan minimnya serapan anggaran pada APBD 2016 yang hingga Agustus baru 34,78 persen atau Rp 3,26 triliun dari Rp 11,09 triliun proyeksi total APBD 2016. Hingga Agustus 2016, tercatat penerimaan Pemprov Kaltim sebesar Rp 4,85 triliun, artinya masih ada Rp 1,57 triliun dana Pemrov Kaltim yang mengendap.
Akibat dari dana yang mengganggur itu, Pemprov Kaltim menempati peringkat ketujuh provinsi, atau 10 besar provinsi dengan dana menganggur.
Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8) yang dihadari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
“Perlu segera di genjot agar masyarakat juga dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai APBD Kaltim,†ucapnya.
Menurut Politikus Partai Demokrat ini, SKPD harus segera berimprovisasi dengan perubahan kebijakan penundaan belanja 35 persen yang menjadi salah satu faktor minimnya penyerapan anggaran.
Namun demikian, dikatakan Wibowo masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masih tidak maksimalnya penyerapan anggaran di APBD Kaltim 2016. Di antaranya faktor kendala di lapangan seperti kegiatan fisik yang tidak bisa terlaksana karena persoalan sosial.
Begitu juga dengan masalah dimana pada awal tahun Pemrov Kaltim dihadapkan dengan realita target pendapatan meleset dari realisasi. Faktor-faktor itulah yang berimplikasi terhadap belanja yang telah di programkan.
“Namun demikian kami tetap berharap SKPD di seluruh lingkungan Pemprov Kaltim dapat bekerja lebih keras untuk menuntaskan pekerjaan sampai penghujung tahun, agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat,†tuturnya.
Sekadar diketahui, dalam rapat koordinasi nasional TPID terungkap ada 10 provinsi yang memiliki simpanan anggaran yang belum dibelanjakan.
Menempati posisi pertama adalah Jakarta dengan jumlah Rp 13,9 triliun. Disusul Jawa Barat menempati urutan kedua, dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 8,034 triliun. Kemudian, Jawa Timur dengan Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kaltim Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun.
Untuk tingkat kabupaten tertinggi ditempati Bogor Rp 1,9 triliun, Kabupaten Bandung Rp 1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp 1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp 1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp 1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp 1,37 triliun, Kabupaten Mimika Rp 1,37 triliun, dan Kabupaten Nias Rp 1,31 triliun. (Humas DPRD kaltim/adv)
